UU Keistimewaan, Pintu Masuk Klaim Tanah oleh Keraton Yogyakarta (2)

Kompas.com - 22/09/2021, 22:30 WIB

Irawan Sapto Adhi,

Dony Aprian

Tim Redaksi

Irawan Sapto Adhi

Penulis

Dony Aprian

Editor

Lihat Foto

Foto tangkapan layar ketika Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana (tengah) bersama Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Dwi Purnama (kiri) dan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono (kanan) saat dimintai keterangan terkait program penyesuaian sertifikat tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman secara daring, Senin (5/7/2021). Kementerian ATR/BPN menyebut penyertifikatan dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.(KOMPAS.com/IRAWAN SAPTO ADHI)

Wujud sertifikat tanah desa di DIY yang telah disesuaikan statusnya menjadi hak pakai berada di atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Foto diambil pada Kamis (20/5/20210).

Namun, dari pengalaman mengurus rekomendasi kekancingan untuk pengguna SG atau PAG, Ajie mengetahui ada uang pisungsung atau retribusi yang harus dibayar pengguna kepada keraton setelah mendapat serat kekancingan.

Penentuan nominal retribusi tersebut menjadi kewenangan pihak keraton.

“Tidak ada pagunya. Saya enggak paham hitungannya,” kata Ajie.

Terkait ada tidaknya nominal pembayaran dari sewa tanah desa oleh pihak ketiga yang masuk kepada kasultanan maupun kadipaten, menurut Kepala Dinas Dispertaru DIY Krido Suprayitno, pergub tersebut belum mengaturnya.

“Memang untuk saat ini dari pihak kasultanan tidak mengatur itu ya (persenan sewa). Walau sebenarnya itu berhak, tapi tidak diatur,” jelas Krido yang telah ditunjuk Gubernur DIY sebagai ketua tim verifikasi untuk melakukan penatausahaan tanah kasultanan atau kadipaten berdasarkan Juknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/2019 buatan Menteri ATR.