Kompas.com - 22/09/2021, 22:30 WIB
Wujud sertifikat tanah desa di DIY yang telah disesuaikan statusnya menjadi hak pakai berada di atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Foto diambil pada Kamis (20/5/20210). KOMPAS.com/IRAWAN SAPTO ADHIWujud sertifikat tanah desa di DIY yang telah disesuaikan statusnya menjadi hak pakai berada di atas tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Foto diambil pada Kamis (20/5/20210).

Tulisan ini merupakan bagian ketiga (terakhir) dari seri tulisan hasil peliputan Kompas.com yang tergabung dalam Tim Kolaborasi Liputan Agraria bersama Tirto.id, Jaring, Suara.com, dan Project Multatuli

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti FKMA Kus Sri Antoro menyesalkan program sertifikasi ulang menjadikan tanah desa di DIY milik kasultanan dan kadipaten.

Dia menilai, program ini bagian dari upaya pengambilan untung melalui penguasaan dan pemilikan tanah oleh kasultanan dan kadipaten.

“Inti dari keistimewaan DIY sesungguhnya adalah upaya kasultanan dan kadipaten mengambil laba melalui penguasaan dan pemilikan tanah. UU Keistimewaan hanya mengatur kasultanan yang dulu tidak bisa memiliki tanah jadi bisa memiliki tanah. Tapi cara mereka seharusnya ikut UUPA,” papar Kus saat diwawancarai secara daring, Rabu (27/1/2021).

Salah satu kerugian yang dialami desa atas kepemilikan tanah oleh kasultanan dan kadipaten, menurut Kus, desa tidak lagi punya kontrol penuh atas tanah itu.

Baca juga: Wajah Keraton dalam Pemanfaatan Tanah di Yogyakarta (3)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berbeda ketika tanah desa menjadi milik desa, pemdes bisa maksimal menggunakan tanah itu untuk kesejahteraan masyarakat.

“Negara saat ini tidak bisa menyelamatkan tanah desa dan tanah negara sendiri. BPN sebagai wakil pemerintah pusat di DIY lebih melayani keraton daripada kepentingan publik. Jadi bukan hanya pembiaran, tapi pemerintah juga memfasilitasi,” ujar Kus.

Dia meyakini tujuan sertifikasi ulang tidak hanya sebatas memastikan tanah desa dengan asal usul hak anggaduh merupakan milik kasultanan atau kadipaten.

Dia khawatir, sewa tanah desa tidak lagi masuk ke pemerintah desa, tapi ke kasultanan atau kadipaten. Mengingat yang bisa menarik sewa adalah pemilik tanah, bukan pengelola tanah.

“Dulu tanah desa dalam penguasaan penuh desa. Jika ada PT (perusahaan) masuk desa bikin pabrik, desa bisa menarik pendapatan dari sewa tanah. Kalau nanti bagaimana? Karena desa bukan pemilik atau penguasa tanah desa secara mutlak,” jelas dia.

Baca juga: Wajah Keraton dalam Pemanfaatan Tanah di Yogyakarta (2)

Belum lagi, jika perjanjian sewa tanah desa dengan pihak ketiga nanti diatur klausul, bahwa bangunan yang berdiri akan beralih menjadi milik pemilik tanah setelah jangka waktu tertentu.

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontak Senjata Terjadi di Intan Jaya, 1 Anggota KKB Tewas

Kontak Senjata Terjadi di Intan Jaya, 1 Anggota KKB Tewas

Regional
Cuaca Ekstrem di Belitung Timur, Kapal dan Rumah Rusak akibat Dihantam Gelombang

Cuaca Ekstrem di Belitung Timur, Kapal dan Rumah Rusak akibat Dihantam Gelombang

Regional
Warga Supit Urang Lumajang Sudah Perkirakan Erupsi Semeru, Ini Tandanya...

Warga Supit Urang Lumajang Sudah Perkirakan Erupsi Semeru, Ini Tandanya...

Regional
120 Ton Sampah Terdampar di Pantai Kuta hingga Seminyak, DLHK Badung Kerahkan 400 Petugas

120 Ton Sampah Terdampar di Pantai Kuta hingga Seminyak, DLHK Badung Kerahkan 400 Petugas

Regional
Menuju PPKM Level I, Nunukan Siaga Penuh Antisipasi Masuknya Virus Omicron yang Terdeteksi Sudah Masuk Malaysia

Menuju PPKM Level I, Nunukan Siaga Penuh Antisipasi Masuknya Virus Omicron yang Terdeteksi Sudah Masuk Malaysia

Regional
Kisah Relawan Temukan Jasad Ibu Menggendong Anak Saat Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Kisah Relawan Temukan Jasad Ibu Menggendong Anak Saat Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Regional
Perampokan Bank di Karawang, Pelaku Sempat Sekap Sekuriti hingga Pegawai, Bawa Kabur Rp 400 Juta

Perampokan Bank di Karawang, Pelaku Sempat Sekap Sekuriti hingga Pegawai, Bawa Kabur Rp 400 Juta

Regional
Banjir di Lombok Barat, 4 Orang Meninggal Dunia, 6 Luka-luka

Banjir di Lombok Barat, 4 Orang Meninggal Dunia, 6 Luka-luka

Regional
Waspadai Cuaca Buruk, Wali Kota Makassar Minta Lurah dan Camat Melapor Tiap 2 Jam

Waspadai Cuaca Buruk, Wali Kota Makassar Minta Lurah dan Camat Melapor Tiap 2 Jam

Regional
Bawa Bantuan Senilai Rp 900 Juta, Relawan Jateng Diberangkatkan Bantu Korban Semeru

Bawa Bantuan Senilai Rp 900 Juta, Relawan Jateng Diberangkatkan Bantu Korban Semeru

Regional
Mahasiswi Unsri Korban Pelecehan Sempat Disekap di Kamar Mandi Saat Yudisium, Polisi: Bisa Diproses

Mahasiswi Unsri Korban Pelecehan Sempat Disekap di Kamar Mandi Saat Yudisium, Polisi: Bisa Diproses

Regional
Divonis 8 Tahun Penjara, Anak Bawah Umur Terdakwa Penyerang Posramil Kisor Ajukan Banding

Divonis 8 Tahun Penjara, Anak Bawah Umur Terdakwa Penyerang Posramil Kisor Ajukan Banding

Regional
Tak Hanya di Bandara YIA, Tersangka S Akui Beberapa Kali Buat Konten Video Porno di Yogyakarta

Tak Hanya di Bandara YIA, Tersangka S Akui Beberapa Kali Buat Konten Video Porno di Yogyakarta

Regional
Harapan Desa Panggungrejo Blitar di Balik Deklarasi Kampung YouTuber

Harapan Desa Panggungrejo Blitar di Balik Deklarasi Kampung YouTuber

Regional
Tolak Besaran UMP, Buruh Datangi Kantor Gubernur Sumut

Tolak Besaran UMP, Buruh Datangi Kantor Gubernur Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.