Kompas.com - 20/09/2021, 15:47 WIB
Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suharwanta saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (15/3/2021). KOMPAS.com/IRAWAN SAPTO ADHIWakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suharwanta saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (15/3/2021).

Tanah desa tak boleh dipakai semena-mena

Kebijakan Sultan memberikan izin kepada kerabat keraton untuk memanfaatkan tanah desa ditengarai bertentangan dengan semangat Undang-undang (UU) Keistimewaan.

Pada Pasal 16 dijelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu.

“Sesuai UU Keistimewaan, tanah-tanah (yang disertifikasi menjadi milik keraton) kan enggak boleh untuk komersiil. Tapi (tanah) itu sekarang untuk komersiil,” ucap mantan Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Nazarudin saat ditemui pada Senin (5/4/2021).

Semula Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanta juga memandang kebijakan Perdais Pertanahan bertentangan juga dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca juga: Rapat dengan Sultan HB X, Ini Pesan Jokowi untuk Kepala Daerah di DIY

Berdasarkan UU Desa, tanah desa di DIY seharusnya bukan milik kasultanan atau kadipaten, melainkan milik desa.

“Sebelum UU Desa lahir, di DIY sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY yang menegaskan tanah desa menjadi milik desa,” kata Suharwanta di ruang kerjanya, Senin (15/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Pasal 6 disebutkan, kelurahan sebagai badan hukum mempunyai hak milik atas tanah. Tanah itu selanjutnya disebut tanah desa.

Tanah desa antara lain dapat digunakan untuk memberi nafkah kepada para petugas kelurahan (tanah lungguh), memberi pengarem-arem (pensiun), kas desa, dan kepentingan umum.

Namun seiring berjalannya waktu, Fraksi PAN DPRD DIY yang punya sikap berbeda soal pembahasan Raperdais Pertanahan akhirnya menerima.

“Kami memang harus mengakui (pengesahan Perdais Pertanahan). Ini bagian dari cara pengambilan keputusan,” imbuh dia.

Menurut Suharwanta, klaim tanah desa menjadi tanah kasultanan atau kadipaten memiliki kelebihan karena penguasaannya oleh satu pihak.

Baca juga: Kantor LBH Yogyakarta Diteror dengan Bom Molotov

Ketika tanah desa akan digunakan, hanya perlu berurusan dengan kasultanan atau kadipaten.

Di sisi lain, dia mengingatkan perlu ada komitmen kuat dari kasultanan atau kadipaten untuk menjaga betul pemanfataan tanah sesuai UU Keistimewaan.

“Harus ada komitmen (dari kasultanan atau kadipaten) yang harus kita jaga bersama. Pemanfaatan tanah tidak boleh melenceng dari aturan,” jelas dia.

Ada tiga hal yang ditekankan dalam Pasal 32 UU Keistimewaan terkait pemanfaatan tanah desa.

Tanah-tanah tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

“Tanah tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” kata Suharwanta.

Suharwanta pun meminta Pemda DIY melakukan pengawasan ketat agar pemanfaatan tanah desa berjalan secara akuntabel dan terbuka.

DPRD DIY, lanjut dia, juga dijanjikan tidak akan tinggal diam dengan mengawasi setiap kebijakan kasultanan atau kadipaten terkait penggunaan tanah desa maupun SG dan PAG.

“Masyarakat juga harus ikut mengawasi. Tanah ini kan milik bersama sebenarnya,” ujarnya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X setelah rapat bersama Jokowi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (10/9/2021)KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Gubernur DIY Sri Sultan HB X setelah rapat bersama Jokowi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (10/9/2021)

Sementara saat dikonfirmasi, Sultan menampik keluarganya dituding terlibat berbagai bisnis yang memanfaatkan tanah desa, baik untuk perhotelan, arena wisata, maupun industri.

Dia menyebut, jika sampai keluarganya masuk dalam bisnis, maka itu hanya akal-akalan dari pihak lain yang disengaja agar dipercaya.

Yo ora mungkin keluargaku (terlibat bisnis). Anak-anakku gitu? Enggak ada, itu nyatut berarti. Itu semua orang cari duit supaya dipercaya. Wong sing (pedagang) kaki lima neng alun-alun mengatakan, kulo mpun utus Gusti Mangkubumi untuk nyuwun retribusi. Ya disalahgunakan orang saja. Anakku enggak ada yang bisnis,” jelas Sultan.

Baca juga: Ini 2 Langkah Sultan HB X Atasi Pandemi Covid-19 di Yogya...

Sultan pun membantah keluarga keraton mendapatkan pembagian hasil dari bisnis orang lain yang menggunakan tanah kas desa.

“Saya bukan pengusaha. Enggak pernah akan ada, anak-anak saya maupun saya itu punya share (pembagian keuntungan) dengan orang lain,” ujar Sultan yang kemudian buru-buru pergi meninggalkan kepatihan dengan alasan ada kegiatan lain.

Anggota Tim Hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto juga menyangsikan tudingan keterlibatan kerabat keraton Yogyakarta dalam bisnis-bisnis yang memanfaatkan tanah desa di DIY.

Dia membandingkan praktik-praktik bisnis zaman Orde Baru yang disangka milik keluarga Cendana, padahal belum tentu benar.

Menurut dia, kondisi tersebut juga dialami keluarga Keraton Yogyakarta.

“Hampir sama dengan keluarga keraton. Dikatakan, oh itu (bisnis) punya keluarga keraton, si A, si B. Padahal mereka (keluarga keraton yang dimaksud) enggak tahu-menahu,” tutur Achiel secara daring, Rabu (1/9/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Terjang Pulau Kangean Sumenep, Sejumlah Rumah dan Sekolah Terendam

Banjir Terjang Pulau Kangean Sumenep, Sejumlah Rumah dan Sekolah Terendam

Regional
Wanita Pemeran Video Porno Tak Cuma Beraksi di Bandara YIA, Polisi: Ada di Beberapa Lokasi di Yogyakarta

Wanita Pemeran Video Porno Tak Cuma Beraksi di Bandara YIA, Polisi: Ada di Beberapa Lokasi di Yogyakarta

Regional
Badan Geologi Perpendek Jarak Waktu Pemantauan Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Perpendek Jarak Waktu Pemantauan Erupsi Gunung Semeru

Regional
Wanita Pemeran Video Porno di Bandara YIA Ditetapkan Jadi Tersangka

Wanita Pemeran Video Porno di Bandara YIA Ditetapkan Jadi Tersangka

Regional
Pakai Baju Tahanan, Bripda Randy Dijebloskan di Penjara Atas Kasus Aborsi Mahasiswi yang Tewas Bunuh Diri

Pakai Baju Tahanan, Bripda Randy Dijebloskan di Penjara Atas Kasus Aborsi Mahasiswi yang Tewas Bunuh Diri

Regional
Terdampak Awan Panas Guguran Gunung Semeru, 2 Dusun Disterilkan

Terdampak Awan Panas Guguran Gunung Semeru, 2 Dusun Disterilkan

Regional
Pemkot Surabaya Kirim Bantuan untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Pemkot Surabaya Kirim Bantuan untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 5 Desember 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 5 Desember 2021

Regional
Ponton Timah Apung Tabrak Karang, Seorang Penambang Tewas

Ponton Timah Apung Tabrak Karang, Seorang Penambang Tewas

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Desember 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 5 Desember 2021

Regional
Update Erupsi Gunung Semeru, Hujan Abu Turun Lagi, Evakuasi Terhalang Lahar Panas

Update Erupsi Gunung Semeru, Hujan Abu Turun Lagi, Evakuasi Terhalang Lahar Panas

Regional
Cerita Ladang Warga Ludes Tersapu Lahar Panas Gunung Semeru: Sudah Waktunya Panen, Kena Lahar

Cerita Ladang Warga Ludes Tersapu Lahar Panas Gunung Semeru: Sudah Waktunya Panen, Kena Lahar

Regional
Gunung Semeru Masih Tetap Berstatus Level 2 Waspada, Ini Penjelasannya

Gunung Semeru Masih Tetap Berstatus Level 2 Waspada, Ini Penjelasannya

Regional
Keluarga Korban Pembunuhan Ibu dan Bayi di Kupang Minta Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Keluarga Korban Pembunuhan Ibu dan Bayi di Kupang Minta Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Regional
Kembali ke Rumah, Hari Mengais Uang Rp 50 Juta Miliknya yang Terpendam Abu Vulkanik Gunung Semeru

Kembali ke Rumah, Hari Mengais Uang Rp 50 Juta Miliknya yang Terpendam Abu Vulkanik Gunung Semeru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.