Ratusan Sopir Geruduk Kantor Pemkab Banyuwangi, Protes Truk ODOL yang Rusak Jalan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Ratusan sopir armada truk material menggeruduk kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (20/9/2021).

Para sopir yang tergabung dalam AMBI (Asosiasi Armada Material Banyuwangi) ini memarkir armadanya tepat di jalan depan kantor Pemkab Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani.

Mereka berdemo menuntut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandini menegakkan aturan muatan kendaraan sesuai Undang-undang.

Baca juga: Perjuangan Jumali, Kakek Penjual Gedek Bambu di Banyuwangi, Istri Sakit dan Dagangan Sulit Laku

Koordinator aksi Gus Ridwan mengatakan, demo dilakukan lantaran banyak angkutan material yang dimensi dan muatannya berlebihan atau over dimension over load (ODOL). 

Kendaraan ini diklaim sebagai penyebab masalah kerusakan infrastrukur jalan di sejumlah wilayah di Banyuwangi.

"Akibat muatan material berlebihan, jalannya tak lagi mampu menahan beban kendaraan. Akibatnya ambles, berlubang, dan rusak," katanya saat orasi.

Ia mengatakan jalan-jalan rusak terutama terjadi di kawasan yang ada tambang galian C, seperti Kecamatan Singojuruh dan Songgon.

"Kami ingin mengajak ibu berwisata di kubangan jalanan itu, kalau hujan goyang kanan dan kiri, terjebak dalam kubangan, dorong truk," kata dia.

Agus menyebut keresahan ini sudah sering disampaikan ke pihak Pemkab Banyuwangi. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan menindaklanjutinya.

Baca juga: Diterjang Puting Beliung, 36 Rumah di Banyuwangi Rusak

"Kami tahu banyak oknum yang bermain dalam persoalan ini dan wakil kami juga di legislatif. Mungkin itu penyebab aspirasi kami menjadi tumpukan kertas saja," kata dia.

Aksi ini menuntut penertiban dimensi bak kendaraan armada material seluruh Banyuwangi. Kemudian semua armada wajib menggunakan dimensi standar sesuai Undang-undang.

Lalu menuntut aparat penegak hukum (APH) jangan segan menindak setiap armada yang tidak sesuai Undang-undang.

"Kepada rekanan dan kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah dan mitra kerja pemerintah agar tak memaksa kami melanggar," kata dia.

Baca juga: Kembali Berada di Level 3, Gresik Gencarkan Vaksinasi

Ia menambahkan jika ini tak segera diselesaikan maka APBD boros untuk perbaikan jalan hingga memancing konflik horizontal.

Setelah menggelar aksi demo, sejumlah perwakilan aksi diterima pihak Pemkab Banyuwangi untuk mediasi.

Saat ini mediasi masih berlangsung di salah satu rungan di Kantor Pemkab Banyuwangi.