APBD Nias Mengendap Rp 466 M di Bank sampai Diingatkan Jokowi, Ini Jawaban Bupati

NIAS, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (16/9/2021) kemarin, menegur seluruh kepala daerah yang APBD-nya mengendap di bank, hingga September 2021. 

Rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah di Sumut jadi sorotan Presiden, sebab belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah-daerah.

Salah satunya daerah dengan penyerapan anggaran rendah adalah Kabupaten Nias, yang masih menyimpan uang APBD sebesar Rp 466 miliar di bank.

Sementara masa efektif penggunaan anggaran tidak kurang dari empat bulan lagi.

Baca juga: APBD Banyak Mengendap di Bank, Ini Respons Bupati Nias

Tanggapan Bupati Nias 

Bupati Nias Ya'atulo Gulo tidak memungkiri adanya miliaran dana APBD yang disimpan di bank.

Menurut dia, sesaat setelah dirinya dilantik pada 10 Juni 2021 lalu, ia baru mengetahui bahwa serapan APBD baru sekitar 20 persen karena proses birokrasi gaya yang lama.

Hal itu menurutnya sebagai dampak hambatan dalam proses penyerapan anggaran dan tidak ada urusan dengan bunga bank.

Baca juga: Saat Jokowi Tegur Bobby Nasution dan Seluruh Kepala Daerah di Sumut karena Triliunan APBD Mengendap di Bank

Bupati menyebut salah satu alasan serapan anggaran lambat karena dana desa.

"Dana desa kita sangat lambat serapannya semester pertama karena sebelum saya dilantik hanya sedikit desa yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)," kata Bupati Nias Ya'atulo Gulo, saat dihubungi melalu pesan WhatsApp, Jumat (17/9/2021).

Menurut dia, dana mengendap yang besar itu akan segera direalisasikan untuk kegiatan pemerintah.

"Saat ini sudah kita push terus dan dalam waktu dekat tidak berapa lama lagi, seluruh serapan anggaran akan on the rigth track. Sesegera kita akan lakukan serapan anggaran," ujar Ya'atulo Gulo.

Baca juga: Daftar 16 Daerah di Sumut dengan APBD Masih Mengendap di Bank, Tertinggi Medan Rp 1,8 Triliun

Presiden wanti-wanti kepala daerah di Sumut: Hati-hati...

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk segera mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, sampai saat ini serapan anggaran oleh pemerintah daerah di Sumut tergolong masih rendah.

Jokowi mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, laju perekonomian sangat bergantung pada belanja pemerintah. Apalagi, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat.

"Jadi hati-hati dengan penyebaran Covid-19, karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah. Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

"Hati-hati," kata Jokowi.