KTNA Klaten Minta Pemerintah Awasi Harga Jagung di Pasaran Agar Tak Dipermainkan Kartel

KLATEN, KOMPAS.com - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Klaten meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait harga jagung di pasaran.

Hal tersebut agar harga jagung di pasaran tidak dipermainkan pedagang besar atau kartel.

"Memang saat ini pemerintah lepas tangan. Seharusnya pemerintah mengawasi mekanisme pasar. Itu dikawal tidak membiarkan saja. Akhirnya, yang besar semakin besar. Kalau bisa pemerintah itu mengawasi," kata Sekretaris KTNA Klaten Atok Susanto dihubungi Kompas.com, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Presiden Minta Harga Jagung untuk Peternak Rp 4.500 Per Kilogram, Ini Tanggapan HKTI Jember

Dengan pengawasan, kata dia, diharapkan harga jagung di pasar tidak dikuasai kartel. Jika sudah dikuasai kartel akan membuat harga jagung semakin mahal.

Peternak kecil akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya. Berbeda dengan peternak besar yang mudah mendatangkan jagung dalam jumlah banyak dengan harga murah.

"Kalau permainannya seperti itu peternak kecil bisa punah. Nanti yang menguasai hanya orang-orang tertentu. Kartel-kertel besar," ungkap Atok.

Menurut dia harga jagung sebenarnya di tingkat petani tidak ada masalah. Petani masih cukup untung dengan nilai harga jual jagung.

"Ini kayaknya harga baik bagi petani. Ini agak lumayan lama Rp 4.500 per kilogram itu. Memang dihitung analisa usaha misalnya menanam jagung per hektarnya harus keluar sekian ton itu diharga segitu itu petani tidak rugi," ungkapnya.

Atok mengatakan agar tidak terjadi permainan harga jagung di pasar harus ada pengawasan mulai dari hulu sampai hilirnya.

"Hulu sampai hilir harus diawasi. Misalnya penguasa peternak kartel itu produksinya jangan terlalu besar. Nanti kalau over produksi karena dia bisa mengakses pakan murah, kalau dia produksi besar-besaran otomatis membunuh petani peternak kecil. Begitu petani kecil itu mati itu mau bangun kan susah," kata dia.

"Diharapkan pemerintah nanti juga membantulah kepada peternak-peternak kecil supaya harga pakan tidak mahal. Nisalnya bisa disubsidi bagi petani kecil. Produksi jagung kita cukup. Tapi kalau diserap sama kartel petani tidak kebagian. Akhirnya yang kecil-kecil itu bisanya beli jagung harganya tinggi," tambah Atok.

Baca juga: Jeritan Peternak Ayam di Kendal: Ibaratnya Ayam Sekarang Makannya BPKB dan Sertifikat

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta persoalan harga jagung tiga daerah segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti pertemuan dengan presiden, asosiasi peternak dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Istana Negara, Rabu (15/9/2021).

"Bapak Presiden memberi petunjuk, agar Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam pekan ini juga kebutuhan jagung di tiga tempat yang bersoal, yakni Klaten, Blitar dan Lampung bisa tertangani drngan harga yang sangat normatif," kata Syahrul.

"Dan kalau perlu menggunakan subsidi-subsidi tertentu untuk tiga daerah sentra. Karena tiga daerah itu merupakan sentra peternakan," lanjutnya.

Menurut Syahrul, presiden ingin persoalan pakan ternak ini bisa cepat terselesaikan.

Sebab hal ini juga termasuk mendengarkan aspirasi peternak dari Blitar, Suroto yang sebelumnya membentangkan spanduk saat Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Suroto ketika itu membentangkan poster bertulisan "Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar" ketika Presiden Jokowi melintas perlahan di Jalan Moh Hatta, Blitar.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta agar harga jagung sebagai pakan ternak harus sebesar Rp 4.500 per kilogram.

"Karena harga jagung ini di atas rata-rata, harganya lebih di atas rata-rata, kita akan memperkenalkan dengan CHSP. Supaya jagungnya bisa sesuai dengan batasan daripada Kementerian Perdagangan yaitu harga jagung di Rp 4.500,-" ujar Lutfi.