Jokowi Singgung APBD di Sumut yang Banyak Mengendap di Bank

MEDAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk segera mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, sampai saat ini serapan anggaran oleh pemerintah daerah di Sumut tergolong masih rendah.

Dia mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, laju perekonomian sangat bergantung pada belanja pemerintah.

Apalagi, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Baca juga: Tiba di Deli Serdang, Jokowi Langsung Datangi Permukiman Warga

"Jadi hati-hati dengan penyebaran Covid-19, karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen.

Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu.

Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah.

Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.

"Hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Terima Hadiah dari Santri di Aceh, Jokowi Balas dengan Berikan Sepeda

Sementara itu, rata-rata APBD yang masih mengendap di bank justru sangat tinggi, yakni Rp 1,3 triliun.

Secara khusus, Jokowi menyoroti APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ungkap Jokowi.