Polemik Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar, 33 Anggota DPRD Usulkan Hak Angket

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar Hidayat menyebutkan, ada beberapa alasan pengusulan hak angket tersebut.

"Pertama karena proses hukum di pihak kepolisian masih berlangsung, sementara kita butuh jawaban gubernur, agar kegaduhan ini bisa terjawab dengan cepat," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan, pengusulan hak angket bukan untuk menjatuhkan kepala daerah, tapi hanya untuk menyelidiki kasus yang terjadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, usulan 33 anggota DPRD akan dirapatkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar.

"Kemudian akan kita bahas di paripurna untuk mengambil keputusan, apakah hak angket ini kita gunakan atau tidak," kata Supardi.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menyebutkan, pihaknya menghormati proses yang ada di DPRD Sumbar.

"Kita hormati dan kita ikuti saja prosesnya," kata Audy.

Adapun kasus surat minta sumbangan bertanda tangan gubernur ini berawal dari ditangkapnya 5 orang yang diduga pelaku penipuan.

Mereka meminta sumbangan kepada sejumlah pengusaha dan instansi di Sumbar.

Mereka beralasan, sumbangan itu untuk membuat buku tentang potensi Sumatera Barat.

Setelah diperiksa, surat yang dibawa kelima orang tersebut memang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang ditandatangani Gubernur Sumbar.

Saat ditangkap, uang yang terkumpul sudah mencapai Rp 170 juta. Uang itu berasal dari 21 pengusaha, pihak BUMN dan kampus.

Selain itu, masih ada 3 dus karton surat sumbangan yang belum didistribusikan.

Belakangan, polisi menyebutkan bahwa tidak ada unsur dugaan penipuan, karena pelaku berbekal surat sumbangan yang ditandatangani gubernur.

Polisi masih menyelidiki dugaan kasus lain, mengenai tindak pidana korupsi.