Debat Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution soal Data yang Amburadul

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan kembali berbeda pandangan.

Kali ini, mereka beradu pendapat soal data Covid-19 di Kota Medan.

Sebelumnya, pada Jumat (10/9/2021), Edy Rahmayadi menyebutkan, data Covid-19 di empat daerah di Sumut amburadul.

Baca juga: Kota Medan Keluar dari Zona Merah Covid-19, Bobby Nasution: Kita Memang Tak Pernah Merah

Daerah yang datanya masih bermasalah tersebut yakni Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sehari kemudian, Bobby menjawab tuduhan data yang berantakan tersebut.

Bobby menyebutkan, pendataan penanganan Covid-19 di Medan masih kacau, lantaran buruknya koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut.

Bobby mengatakan, akibatnya Pemkot Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi: Data Covid-19 di 4 Daerah di Sumut Amburadul

Menurut Bobby, Pemkot Medan sudah berupaya meminta data penambahan kasus Covid-19 yang didapat Pemprov Sumut dari rumah sakit dan klinik swasta di Medan.

Namun, data itu tidak pernah diberikan.

Respons Bobby itu kemudian ditanggapi oleh Edy. Khususnya mengenai data yang diminta Pemkot Medan.

"Iya nanti dikasih. Nanti saya perintahkan," kata Edy menjawab pernyataan Bobby saat dijumpai di rumah dinasnya, Senin (13/9/2021).

Meski demikian, menurut Edy, pola penghimpunan data Covid-19 di Sumut itu seharusnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.

"Karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah," kata Edy.

Edy membantah pernyataan bahwa Pemprov Sumut tidak memberi data Covid-19 ke Pemkot Medan.

Dia mengatakan, tidak mungkin Pemprov membuat data Covid-19 yang kemudian diminta oleh pemerintah daerah.

Menurut Edy, seharusnya Pemprov Sumut yang mengambil data yang dihimpun dari tingkat terkecil, mulai dari tingkat desa, lingkungan, yang diakumulasikan oleh dinas kesehatan tingkat kabupaten atau kota.

"Itulah Pemprov. Jadi kabupaten/kota juga harus tahu, jangan asik kasih salah sini, salah situ, akhirnya menjadi semua salah," kata Edy.

Baca juga: Sekolah yang Diam-diam Gelar Tatap Muka di Medan Segera Diberi Sanksi, Walkot Bobby: Kebanyakan dari Swasta

Meski demikian, Edy memastikan bahwa perbedaan data antara pemda, pemprov dan pemerintah pusat akan tetap dievaluasi dan diperbaiki.

"Komunikasi saja yang belum tepat. Nanti itu harus diatur dan dievaluasi kembali," kata Edy.

Sebelumnya, perseteruan antara Edy dan Bobby juga sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Saat itu, mereka berbeda pendapat soal tempat penampungan sementara bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba di Medan selama masa pandemi.

Saat itu, Bobby menuduh Edy tidak melibatkan dan memberitahu Pemkot Medan soal pengadaan tempat karantina sementara.

Padahal, sebagian besar lokasi karantina yang disediakan Pemprov Sumut ada di Medan.