Soal Ancaman Tsunami Menurut BMKG, Ini Respons Pemprov Maluku

AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Maluku menanggapi serius hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi tsunami di wilayah tersebut.

BMKG sebelumnya menyebutkan bahwa wilayah Kepulauan Maluku, khususnya di Pulau Seram, memiliki potensi tsunami non-tektonik yang cukup besar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Henri Farfar mengatakan, Maluku sebagai salah satu daerah rawan bencana gempa dan tsunami memiliki konsekuensi yang harus disikapi.

Untuk itu, semua lapisan masyarakat perlu menyadari kondisi tersebut.

Baca juga: Antisipasi Tsunami, Pemkab Maluku Tengah Siapkan Sejumlah Skenario

“Kemarin kan saya damping Kepala BMKG untuk kunjungi beberapa tempat di Ambon, termasuk di Seram Bagian Barat dan Tehoru, Maluku Tengah,” kata Henri kepada Kompas.com, Sabtu (11/9/2021).

Dia menjelaskan, Maluku masuk dalam daerah rawan tsunami berdasarkan hasil pemetaan dan monitoring potensi bencana.

Dengan demikian, semua daerah di Maluku perlu kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Menurut dia, mitigasi bencana dan sosialisasi terus dilakukan ke masyarakat hingga ke sekolah-sekolah, untuk menyadarkan warga tentang potensi bencana yang ada.

“Kita terus sosialisasi dan melakukan mitigasi bencana, karena itu penting mengingat ancaman potensi bencana ini besar. Jadi kalau kita tidak menyiapkan jalur evakuasi di kabupaten, kota, secara baik, itu kita akan menghadapi risiko yang sangat fatal,” kata Henri.

Baca juga: Potensi Tsunami di Pesisir Maluku Tengah Tinggi, Ini Peringatan BMKG

Menurut Henri, BPBD Maluku selama ini juga rutin memberikan sosialisasi sampai ke sekolah-sekolah.

"Kita juga membentuk desa tangguh bencana. Tapi karena keterbatasan, kita hanya bikin di beberapa desa dengan kearifan lokal,” kata dia.

Henri mengakui bahwa BMKG telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Maluku untuk menghadapi potensi tsunami di wilayah tersebut.

Adapun rekomendasi dari BMKG itu yakni, rencana jangka pendek yang perlu dilakukan dengan waktu kurang dari setahun.

Baca juga: BMKG: Waspada, Potensi Tsunami Non Tektonik di Maluku Tengah Cukup Tinggi

Kemudian, jangka menengah (2-3 tahun), serta jangka panjang dengan waktu 5 tahun.

Rekomendasi aksi jangka pendek meliputi tujuh poin, yakni sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami, penyiapan peta, jalur dan rambu evakuasi yang memadai.

Kemudian, inventarisasi dan penyiapan gedung atau bangunan sebagai tempat evakuasi sementara, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.

Selanjutnya, penguatan kapasitas BPBD dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam, penyusunan rencana kedaruratan dan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi.

Berikutnya, pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai dengan memperhitungkan jarak dan waktu, serta kemampuan mobilitas masyarakat dalam evakuasi.

Adapun untuk jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun meliputi, penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya, pengecekan bangunan strategis atau vital untuk memastikan kondisi tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8.

Kemudian, relokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami, serta perlindungan pantai rawan tsunami dengan penghijauan.

Sedangkan untuk jangka panjang yakni, evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana, penyempurnaan tata ruang, serta penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi bencana.

Menurut Henri, untuk jalur evakuasi sesuai rekomendasi BMKG, sejauh ini BPBD Maluku dan kabupaten/kota telah menyiapkannya.

Namun, perlu untuk ditambah. Ia pun berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menambah lagi jalur evakluasi yang baru.

“Kalau tidak, konsekuensinya besar. Kalau sampai terjadi sesuai prediksi, siklus bencana yang ada itu akan menimbulkan risiko yang sangat besar. Kita berharap kabupaten/kota akan menyiapkan ini dengan baik. Ini sebenarnya warning buat kita juga untuk lebih serius,” kata dia.

Henri mengatakan, pembuatan jalur evakuasi sangat penting, mengingat bencana selalu datang tiba-tiba.

Selain itu, sosialisai dan mitigasi bencana juga harus terus dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kita berharap dengan adanya rekomendasi BMKG bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan baik, membuka jalur evakuasi yang baru, mitigasi bencana, mengarahkan masyarakat agar selalu siap siaga terhadap ancaman bencana,” kata Henri.