Sri Mulyani dan Menko Airlangga Percaya Akuntabilitas TNI-Polri Salurkan BLT Rp 1,2 Juta ke PKL

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Mapolrestabes Medan pada Kamis (9/9/2021) melakukan uji coba pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima (PKL).

Bantuan tersebut disalurkan kepada PKL di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Nantinya, bantuan itu disalurkan melalui TNI - Polri. 

"Pagi ini kita saksikan uji coba pemberian bantuan langsung tunai kepada warteg dan juga warung kopi, pedagang kaki lima, dalam bentuk tunai. Distribusinya melalui TNI - Polri. Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden bersama Ibu Menteri Keuangan untuk melihat operasionalisasi di lapangan dan uji coba sistem yang alhamdulillah bisa direalisasikan hari ini," ujar Airlangga.

Baca juga: BLT Rp 1,2 Juta Cair, PKL dan Pemilik Usaha Warung di Medan Dapat Jatah Pertama

Dijelaskan Airlangga, sejak diputuskan oleh Presiden dalam rapat terbatas kabinet sampai dengan dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 27 dan 28 bersamaan dengan penerapan PPKM Level 4 atau PPKM darurat, dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, hari ini bisa diujicoba di Kota Medan. 

"Ini disediakan untuk 1 juta paket dengan Rp 1,2 juta, bantuan yang setara dengan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM), di mana tentu dengan ini diharapkan para pengusaha UKM dan PKL dan warteg yang terdampak Covid," kata Airlangga. 

Baca juga: Dua Oknum Dokter di Medan Didakwa akibat Jual Beli Vaksin Ilegal

Nantinya, penyaluran bantuan tunai ini melalui TNI dan Polri di wilayah dan operasionalisasi di lapangannya oleh Babinsa dan Babinkamtibmas.

Tujuannya, mereka yang terkena mendapat bantuan untuk modal hidup dan modal kerja mereka masing-masing. 

Lebih lanjut dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya, meningkatnya kasus Covid-19 terutama varian Delta di beberapa daerah kemudian menerapkan PPKM level 4.

Akibatnya, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Tentu saja hal tersebut berdampak secara ekonomi. "

"Tadi banyak dari pemilik warung, pedagang kaki lima yang memberikan testimoni bahwa kehidupan mereka menjadi lebih berat karena yang biasanya bisa jualan omsetnya turun bahkan bisa sampai 75 persen," kata Airlangga. 

Baca juga: Kasus 5 Pegawai Kimia Farma Jual Tes Antigen Bekas di Kualanamu Siap Disidangkan

Varian delta Covid-19

Dia menjelaskan, dengan adanya varian delta, Presiden Jokowi  memutuskan bahwa bantuan untuk usaha kecil diberikan lagi tahun ini seperti tahun lalu.

Tahun ini diberikan lagi yaitu dengan anggaran Rp 15,8 triliun. Selama ini bantuan untuk usaha kecil disalurkan Kementrian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing daerah. 

"Dan itu sudah lebih dari 12 juta UMKM dan koperasi kecil, PKL yang mendapatkan bantuan masing-masing Rp 1,2 juta per pengusaha kecil itu. Namun dengan adanya varian Delta yang meningkat luar biasa, TNI dan Polri bekerja luar biasa di lapangan diminta, untuk meminta ke masyarkat untuk mendisiplinkan protokol kesehatan," katanya. 

Di lapangan, kata dia, kadang-kadang menimbulkan suasana ketegangan. Oleh karena itu Presiden memutuskan TNI - Polri juga diberikan kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL. Dengan demikian tugas yuang dilakukan TNI - Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat. 

Apalagi, kadang-kadang warung harus tutup atau pindah. Mereka kemudian diberikan bantuan yang disalurkan melalui TNI - Polri.

"Itu yang disampaikan Bapak Presiden melalui bantuan presiden untuk usaha kecil menengah yang disalurkan melalui TNI Polri adalah untuk 1 juta PKL dan UMKM," katanya. Jadi 500.000 dari TNI, 500.000 dari Polri," katanya. 

Pilih TNI-Polri jadi penyalur

Sri Mulyani mengaku senang karena dari Polri langsung membuat sistem untuk meyakinkan bahwa yang menerikma itu adalah benar, memakai tanda bukti, foto dan juga diadministrasikan langsung ke komputer, berikut dengan tanda terimanya di situ.

Nantinya, lanjut Sri Mulyani, pertanggungjawabannya akan luar biasa. 

"Kenapa kita harus membuat sistemnya, karena tadi ada usaha kecil yang sudah mendapatkan yang gelombang 12 juta pertama melalui Kemenkop. Ini adalah TNI - Polri meyakinkan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan yang awal sehingga tidak tumpang tindih, ini juga untuk keadilan," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, bantuan tunai melalui TNI - Polri untuk diteruskan kepada masyarakat terutama PKL, sebesar Rp 1,2 triliun. Tentu ini tidak hanya Medan, ini untuk seluruh daerah yang tadi kena PPKM level 4. Itu keputusannya ada di Mendagri," katanya. 

Dijelaskannya, masa ini bukanlah ini bukan masa yang mudah. Pemerintah dan negara hadir melalui keuangan negara dan berharap uangnya langsung diterima masyarakat utuh tanpa dikurangi 1 rupiah pun.

"Sehingga menjadi tata kelola dan akuntabilitas yang baik," katanya. 

Usai memberikan penjelasan kepada wartawan di Mapolrestabes Medan, rombongan menteri, Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Gubernur Sumut, Wakil Gubernur Sumut,  bergerak menuju Pasar Sutomo menemui pedagang.