Banyak Pelaksana Tugas di Pemkab Jember, Bupati Didesak Segera Lantik Pejabat Definitif

JEMBER, KOMPAS.com – Mayoritas kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt). Bupati Jember Hendy Siswanto pun diminta segera melantik pejabat definitif.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat Plt seperti Dinsos, Dispendik, Disparbud, Dishub, Dinas PU Binar marga, Inspektorat, Dinas Pertanian dan lainnya.

“Bupati sudah seharusnya segera mendefinitifkan jabatan kepala OPD yang dinilai mampu dan profesional di bidangnya,” kata Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember Dogol Mulyono dalam rapat paripurna, Kamis (9/9/2021).

Tujuannya, agar layanan publik berjalan lancar. Kemudian, tidak menjerumuskan kerja bupati ke hal yang salah dan berdampak hukum. Selain itu, agar dinas mampu menyerap anggaran dengan baik.

“Hari ini, masih kami lihat serapan anggaran itu sangat rendah dan berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

Baca juga: Sejumlah Siswa di Jember Mengundurkan Diri Selama Belajar Daring, Alasannya Menikah hingga Hamil

Dogol mencontohkan, di lingkungan Dinas Pendidikan Jember, banyak posisi kepala sekolah yang berstatus plt dan rangkap jabatan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan.

Dogol meminta sinergi Pemkab Jember dengan fungsi DPRD bisa dimaksimalkan. Dalam menyusun program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebaiknya memperhatikan hasil serap aspirasi (reses) anggota DPRD Jember.

“Kami langsung berhadapan dengan rakyat dan mengerti kondisi kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya,” jelas dia.

Ia menilai jika kinerja OPD tidak menunjukkan hasil yang baik bagi kelangsungan pemerintahan dan layanan kepada rakyat, maka bupati harus bertindak tegas.

“Berikan jabatan kepala OPD kepada mereka yang mampu dan mengerti keinginan rakyat, kerja cepat dan tepat sesuai harapan kita semua,” terang dia.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, ada penilaian kinerja bagi para pejabat. Salah satunya bisa menyerap APBD karena merupakan penggerak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kalau penyerapan tidak bagus, itu menjadi catatan kami untuk evaluasi,” jelas dia.

Selama ini, dirinya masih melakukan perpanjangan pejabat Plt karena masih menunggu open biding.

Baca juga: Pemkab Disorot karena Honor Rp 70 Juta dari Kematian Pasien Covid-19, DPRD Jember: Kritik adalah Obat Penyelamat

“Sudah kami ajukan ke KASN, namun belum menurunkan izinnya,” jelas dia.

Ia menargetkan izin itu bisa turun dari KASN pada September 2021. Sehingga, posisi yang diisi Plt bisa diisi pejabat definitif.