Jabatan 252 Kades Berakhir 9 September, Plt Bupati Probolinggo Segera Tunjuk Pj Kades

Pandemi tak bisa diprediksi kapan berakhir, namun di Kabupaten Probolinggo status PPKM terus melandai sehingga bisa menggelar pilkades.

Lukman menuturkan, desa yang dipimpin Pj kades terlalu lama akan berdampak buruk karena pj kades tak punya tanggung jawab penuh bagi masyakarat desa.

"Kades yang dipilih rakyat akan memiliki tanggung jawab moral, memberikan pelayanan terbaik dan lebih memahami karakter masyarakat desanya," ujar Lukman saat dihubungi.

Untuk mencegah terjadinya konflik dan polemik seputar pilkades, Lukman membuka ruang lebar untuk merevisi Perda terkait Pilkades.

Baca juga: Sentil Korupsi Bupati Probolinggo, Sri Mulyani Sebut Jumlah Anak Kurang Gizi dan Pengangguran Bertambah

Revisi perda dengan pemikiran baru bisa dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pro-rakyat.

Diketahui, KPK menetapkan 22 tersangka kasus jual beli jabatan penjabat kades.

Dua di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

Posisi Tantri digantikan oleh Wakil Bupati Timbul Prihanjoko, yang ditunjuk Khofifah sebagai Plt Bupati Probolinggo.