Bupati Minta Forkopimda Sumedang untuk Antisipasi Konflik Sosial Dampak Tol Cisumdawu dan Gudang Obat Keras Ilegal

SUMEDANG, KOMPAS.com - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sumedang dapat mengantisipasi dan mewaspadai berbagai macam potensi konflik di tengah masyarakat.

Dony mengatakan, tim yang terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini harus lebih mewaspadai potensi konflik, terutama dampak sosial dari proyek Tol Cisumdawu dan adanya pabrik obat keras ilegal yang sebelumnya telah digerebek oleh jajaran Polda Jawa Barat.

Baca juga: Puluhan Rumah di Sumedang Kena Dampak Pembangunan Tol Cisumdawu, Terancam Bencana Pergerakan Tanah

Dony menuturkan, ditemukannya gudang obat keras ilegal di Paseh menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Ia mengatakan untuk segera berkoordinasi bila menemukan hal-hal mencurigakan di tengah masyarakat.

Baca juga: Lahan Belum Diganti, Warga Terdampak Tol Cisumdawu Panik Lihat Kedatangan Alat Berat

"Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk membangkitkan kembali wajib lapor 1x24 jam dan ronda. Camat, kepala desa hingga ketua RT/RW, dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus peduli dengan lingkungannya. Sehingga bisa mendeteksi dini hal-hal di luar kewajaran," ujar Dony kepada Kompas.com usai memimpin Rapat Online Penanganan Konflik Sosial, Selasa (7/9/2021).

Selain itu, kata Dony, adanya pembangunan mega proyek Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) juga harus lebih diwaspadai, karena rawan terjadi konflik sosial.

"Kita harus bisa mendeteksi konflik sosial dampak dari masalah tol ini. Kita ingin proses ganti rugi pembebasan lahan berjalan pararel dengan pembangunan konstruksi. Sehingga bisa selesai akhir tahun 2021 ini," tutur Dony.

Dony menyebutkan, terkait percepatan pembangunan Tol Cisumdawu ini, ia telah menandatangani surat keputusan (SK) tentang percepatan penyelesaian tanah kas desa yang ditangani oleh tim khusus.

"Pembebasan lahan pasti dibayar, tinggal menunggu waktu. Juga (pembebasan) tanah wakaf bisa terus diakselerasi dengan bantuan dari Kementerian Agama Kantor Sumedang," sebut Dony.

Dony menambahkan, dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede juga hingga saat ini masih menyisakan masalah.

Masalah itu yakni, gugatan yang dilakukan warga terdampak dan saat ini proses hukum masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sumedang.

"Kalau betul-betul hak warga terdampak (Waduk Jatigede) tentunya harus dibantu. Kita upayakan bagaimana hak warga Sumedang ini terfasilitasi dengan baik," kata Dony.