Dugaan Pungli Insentif Pemakaman Covid-19 di Malang, Wali Kota: Bukan Penggelapan, Memang Belum Cair

Kompas.com - 03/09/2021, 14:42 WIB
Ilustrasi pemakaman jenazah covid-19. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi pemakaman jenazah covid-19.

MALANG, KOMPAS.com - Dugaan penyelewengan anggaran pemakaman Covid-19 muncul di Kota Malang.

Pemerintah setempat diduga menahan insentif yang menjadi hak para penggali kubur.

Dalam laporan Malang Corruption Watch (MCW), dugaan penyelewengan terjadi karena para penggali kubur belum menerima insentif sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Dugaan itu berdasarkan hasil penelusuran sejak Juni hingga Agustus.

Tim riset MCW mengambil sampel di dua lokasi pemakaman, yakni tempat pemakaman di LA Sucipto dan di Plaosan Barat.

Baca juga: Dipanggil DPRD soal Honor Rp 70 Juta, Kepala BPBD Jember: Sudah Masuk Ranah Hukum

Di pemakaman LA Sucipto, dana insentif seharusnya diberikan sebanyak Rp 22,5 juta. Namun, para penggali kubur hanya menerima Rp 3 juta.

Sementara untuk pemakaman di Plaosan Barat, dari yang semestinya Rp 8.250.000, baru diterima Rp 2.150.000.

Sesuai aturan, insentif pemakaman Covid-19 sebesar Rp 1,5 juta untuk sekali proses pemakaman.

Dana insentif itu dibagi dua, yaitu Rp 750.000 untuk tim penggali kubur dan Rp 750.000 untuk tim yang memakamkan.

Data itu menjadi dasar MCW untuk menyebut bahwa ada dugaan pungli dana insentif pemakaman di Kota Malang.

"Nilai insentif tidak diberikan secara proporsional dan adil berdasarkan jumlah aktivitas penggalian kubur yang ia lakukan," kata Tim Riset MCW, Miri Pariyas dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: PPKM Level 3, Mal di Malang Raya Dibuka Lagi, Pengelola: Jangan Takut...

Wali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang pada Jumat (13/8/2021).KOMPAS.COM/ANDI HARTIK Wali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang pada Jumat (13/8/2021).

 

Wali kota membantah

Wali Kota Malang, Sutiaji menyangkal bahwa ada pungli dana insentif seperti yang disebutkan MCW.

Menurutnya, insentif pemakaman Covid-19 belum cair sehingga hak para penggali belum bisa disalurkan.

"Tidak ada yang namanya penggelapan. Sampai saat ini belum dibayar itu karena belum dicairkan dananya," kata Sutiaji usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.

Sutiaji mengatakan, insentif pemakaman Covid-19 yang belum cair sejak Mei 2021 senilai sekitar Rp 2 miliar.

"Di meja saya Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, mau dicairkan. Kurang lebih Rp 2 miliar sekian," katanya.

Baca juga: Geledah Kantor BPBD Jember, Polisi Sita Dokumen Anggaran Pemakaman Covid-19

Sutiaji menyebutkan, dana insentif itu belum cair karena terkendala regulasi.

Menurutnya, pencairan dana insentif harus berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas kegiatan di lapangan.

Berdasarkan LPJ tersebut, besaran dana insentif bisa dicairkan.

"Selama ini belum dapat semua. Bukan penggelapan memang belum dicairkan," katanya.

Sutiaji berjanji akan tegas jika ada pejabatnya yang melakukan penggelapan terhadap dana Covid-19.

"Sampai ada OPD terkait melakukan penggelapan di masa pandemi ini nanti akan ditindak tegas dan tidak akan dilakukan pendampingan hukum," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Ini Komik Pertama di Indonesia, Sudah Terbit Sebelum Kemerdekaan

Regional
Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Sempat Digeruduk Massa, Guru Ngaji yang Diduga Cabuli Muridnya Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 20 Januari 2022

Regional
Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Anggota Kodam Pattimura yang Terlibat Kasus Penipuan Rp 1 M Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 20 Januari 2022

Regional
Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

Regional
Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Kasus Omicron Melonjak di Banten, Ini Pesan Wapres untuk Warga Tangerang Raya

Regional
Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Curi Besi Rongsok 3 Meter, Pencuri Ini Justru Diberi Sembako oleh Kapolsek

Regional
Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Kasus DBD di Manggarai Barat Naik Tajam di Awal Tahun, Ada 116 Kasus

Regional
Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Mengaku Dibegal, Pria Ini Ternyata Bawa Kabur Uang Perusahaan untuk Bayar Utang Judi

Regional
Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Korupsi Dana Hibah Ponpes, 2 Eks Pejabat Pemprov Banten Divonis 4 Tahun 4 Bulan Penjara

Regional
Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Jembatan Putus, Akses Menuju Sekolah dan Pantai di Sikka NTT Tak Bisa Dilewati

Regional
Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Modus Bertamu Tengah Malam, 2 Pria di Banyuasin Rampok dan Perkosa Seorang Nenek

Regional
Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi ADD, Kepala Desa di Seram Timur Dituntut 5 Tahun Penjara

Regional
Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Kisruh Kadin Sumbar Berlanjut, Ketua Umum Diultimatum Cabut SK Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.