Dedi Mulyadi Sebut Proyek Wisata Gunung Sanggabuana Bisa Memicu Bencana

KARAWANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meninjau ulang izin proyek pembangunan wisata di Puncak Sempur, kawasan Gunung Sanggabuana.

Sebab, menurut Dedi, proyek itu bisa memicu bencana alam.

"Kalau sudah terjadi bencana, semua orang terdampak," kata Dedi usai meninjau kondisi lingkungan di kawasan Gunung Sanggabuana Karawang, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Dedi Mulyadi: Uang Ganti Alih Fungsi Hutan Rp 11 Juta Per Hektare, Negara Rugi

Sesuai dengan informasi, terdapat proyek perataan tanah di kawasan gunung untuk dijadikan tempat wisata kamping, tepatnya di Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat.

Dedi kaget melihat kegiatan pembangunan di atas gunung itu.

Menurut dia, proyek wisata itu justru bisa membahayakan masyarakat yang ada di bawah bukit saat musim hujan.

"Proyek wisata itu bisa menimbulkan longsor, banjir dan bencana lain yang membahayakan warga saat musim hujan. Lahan di puncak terus tanahnya dikupas. Itu sangat berbahaya," ujar dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi Marah-marah, Motornya Nyaris Tabrakan dengan Mobil PLN

Apalagi, menurut Dedi, proyek wisata tersebut memangkas pohon yang berada di kawasan gunung.

Dedi beranggapan, hal itu akan memicu bencana saat musim hujan.

Menurut dia, meski lahan di kawasan gunung tersebut merupakan lahan pribadi, tapi dalam penataannya harus memperhatikan aspek konservasi.

"Dampaknya harus diperhatikan. Saya beranggapan proyek wisata ini sangat berpotensi menimbulkan bencana, terutama saat musim hujan. Apalagi, proyek dikerjakan dengan cara memangkas pohon dan tanaman yang ada di sekitar," kata Dedi.

Menurut informasi, pihak pemilik lahan masih dalam proses pengajuan izin.

"Mudah-mudahan Pemda ambil tindakan. Buat Teh Celli (Bupati Karawang) yah, tolong ini dilihat. Kalau sudah jadi bencana, semua orang kena," ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi meminta agar proyek wisata ini dievaluasi lebih lanjut.

"Karena ini tanah milik perusahaan, kewenangannya ada di Pemda. Kalau tanah Perhutani, pasti sudah saya tangani langsung," kata Dedi.