PKL Mengeluh Jam Operasional Masih Dibatasi, Wali Kota Surabaya: Itu Sesuai Instruksi Mendagri

Di waktu yang sama, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjelaskan, TNI dan Polri mendukung sepenuhnya kebijakan pemkot dalam penerapan strategi penanganan Covid-19.

Apalagi, saat ini Surabaya telah berstatus zona kuning dan tentu harus dijaga atau diturunkan ke zona hijau.

"Ini pertama kali Surabaya zona kuning, artinya kebanggan yang harus kita jaga. Karena ini tidak mudah dan harus tetap kita jaga," kata Yusep.

Oleh karena itu, pihaknya juga meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis beserta perwakilan PKL yang hadir dalam audiensi itu agar membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19.

Adanya pelonggaran ini, jangan sampai kemudian berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19.

"Karena itu kami mohon dukungan dari teman-teman. Kami akan terus mengantisipasi (kenaikan kasus) menjelang berakhirnya PPKM Level 3," jelasnya.

Baca juga: Siswa di Surabaya Diminta Beli Seragam Rp 1,5 Juta oleh Sekolah, Begini Respons Wakil Wali Kota

Sementara itu, Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Erwin Rustiawan menambahkan, selama ini Forkopimda Surabaya rutin melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19.

Meski begitu, dalam pelaksanaan di lapangan, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakat.

"Dalam pelaksanaan di lapangan, mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, pasti ada kekurangan. Yang jelas kami akan tindaklanjuti," kata dia.

Menurut dia, kebijakan atau langkah yang diambil Wali Kota Surabaya, pada dasarnya untuk kebaikan masyarakat, khususnya Kota Surabaya sebagai barometer Jawa Timur.

"Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas keamanan di Surabaya ini. Ya dari adik-adik inilah para aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk mengedepankan hukum, menjalankan kehidupan di masyarakat," tutur dia.