Kompas.com - 02/09/2021, 08:10 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) jarang menyentuh korporasi.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Kalimantan, Edward Hutapea mengakui kesulitan mengungkap keterlibatan korporasi.

"Terus terang karena informasi dari lapangan dan hasil pemeriksaan selalu terputus, tidak memenuhi unsur. Sehingga dalam kondisi itu, proses penegakan hukum tidak dilakukan, walaupun upayanya kami sudah lakukan," ungkap dia kepada Kompas.com saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Ketika Tradisi Berladang Suku Dayak Dituding Picu Karhutla

Edward menjelaskan, pembuktian keterlibatan perusahaan harus memenuhi unsur kesengajaan. 

"Karena ini bahasa UU. Kesulitan kami begitu. Kami tidak memiliki alat bukti dan keterangan yang cukup untuk tahap penyidikan," jelas dia.

Meski sulit buktikan, tapi kata dia pengalaman dari kasus yang terungkap di wilayah lain perusahaan biasa memanfaatkan kesempatan di saat kondisi ekstrem seperti saat musim panas untuk bakar.

Karena itu, penegakan hukum pun ia mengaku pihaknya selalu menelusuri sampai ke dalang di balik karhutla tersebut.

"Kami juga enggak mau masyarakat jadi korban," kata dia.

Baca juga: Kala Dayak Bahau Tak Lagi Berkebun karena Takut Dipenjara

Untuk itu, Edward memastikan akan menindak tegas jika ada titik api muncul dari wilayah konsesi perusahaan, sebab pemilik konsesi harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Di Kaltim memang jarang, tapi di Kalbar dan Kalsel (Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan) banyak perusahaan diproses dan diberi sanksi perdata dan pidana," jelasnya.

Meski begitu, Edward ingin penegakan hukum tetap akhir dari proses.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo belum memberi tanggapan perihal penegakan hukum yang jarang menyentuh korporasi.

"Saya belum bisa memberikan keterangan, belum ada Ditreskrimsus," kata dia saat dihubungi.

Sejak 2019 sampai Agustus 2021, identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim melaporkan 12 pelaku karhutla diproses hukum.

Baca juga: Kisah Damanhuri, Penerjemah Al Quran ke Bahasa Dayak Kanayatn

Namun, semua adalah pelaku perorangan, tidak ada perusahaan.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), jumlah kasus karhutla yang sudah divonis hakim di Pengadilan Negeri (PN) di 10 kabupaten dan kota di Kaltim sebanyak 25 perkara sejak 2016 sampai 2020.

Kasus tersebut, PN Bontang ada tiga kasus vonis 2020, PN Kutai Timur enam kasus vonis 2016 dan 2020, PN Paser dua kasus vonis 2017, PN Berau sembilan kasus vonis 2016 dan 2019 dan PN Kutai Kertanegara enam kasus vonis 2016.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Amrullah menyebutkan faktor utama pemicu karhutla di Kaltim yakni pembukaan ladang oleh masyarakat dengan membakar.

"Buka ladang itu loh. Masyarakat membakar, kemudian berpindah-pindah. Ini faktor utama (pemicu)," ungkap Amrullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Padukan 2 Tari, Cara Suku Dayak Kenyah Bercerita soal Perang dan Damai

Hasil identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim juga demikian.

Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Lahan yang dimaksud, bisa kebun, bisa juga lain-lainnya.

Satu perusahaan pernah diusut

Pada September 2019, Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan mengungkap keterlibatan salah satu perusahaan sawit di Kabupaten Kutai Timur bakar kebun.

Lilik menyebutkan, sudah menetapkan korporasi sebagai tersangka dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99 Jo 116 huruf a.

"Kita sudah kembalikan berkas ke JPU terkait pemenuhan kekurangan berkas perkara, belum lama ini," ungkap Penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Lilik Kardiansyah saat dihubungi Kompas.com, pekan terakhir Agustus 2021.

Baca juga: 13 Tahun Perjuangan Warga Dayak Modang Lai Kalimantan Cari Keadilan, Tanah Adat Rusak karena Konflik Sawit

Lilik enggan membeberkan perbuatan sengaja yang dilakukan oleh perusahaaan sebagai pemicu karhutla.

"Hampir 350 hektar terbakar perusahaan ini terbakar," ujar dia.

Lilik meminta perusahaan harus bertanggung jawab dalam hal mitigasi dan maupun pasca-karhutla baik dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) maupun di luar.

Sebab, ia juga yakin beberapa perusahaan bisa saja terlibat sebagai pemicu karhutla di Kaltim.

"Pembuktian itu yang susah. Saya percaya perkebunan sawit ikut andil dalam proses terjadi (karhutla) walaupun tidak 100 persen," beber dia.

Baca juga: 7 Warga Adat Dayak yang Ditangkap karena Melintas Batas Negara Dipulangkan, Disambut dengan Ritual

"Sulitnya mengungkap keterkaitan perusahaan, karena bukti lapangan sangat minim. Kendala kami sulit ungkap bukti, misal ada peristiwa pidana (perusahaan bakar lahan), kami enggak bisa kami lihat secara langsung," keluh dia.

"Begitu kami tiba lokasi, sudah enggak ada orang, enggak ada saksi. Terus kami susah merangkai bukti, membuat karhutla itu bagian dari kesengajaan, kan sulit," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhatan Suparwi Saat Datangi Kantor Ganjar, Dipaksa Tanda Tangan dan Serahkan Tanah untuk Tol Semarang-Demak

Curhatan Suparwi Saat Datangi Kantor Ganjar, Dipaksa Tanda Tangan dan Serahkan Tanah untuk Tol Semarang-Demak

Regional
Nikita Mirzani Singgung Permohonan Menjadi Tahanan Kota ke Hakim

Nikita Mirzani Singgung Permohonan Menjadi Tahanan Kota ke Hakim

Regional
2 Pekerja Terjebak Banjir di Bawah Jembatan Oenak NTT, Polisi: Mereka Berhasil Diselamatkan

2 Pekerja Terjebak Banjir di Bawah Jembatan Oenak NTT, Polisi: Mereka Berhasil Diselamatkan

Regional
Ini Besaran UMP NTB 2023, Naik Rp 164.195

Ini Besaran UMP NTB 2023, Naik Rp 164.195

Regional
Gempa M 4,4 Guncang Sumba Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 4,4 Guncang Sumba Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Rayakan Ulang Tahun Papua Merdeka di Terminal Pasar Wosi, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

Rayakan Ulang Tahun Papua Merdeka di Terminal Pasar Wosi, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

Regional
Masyarakat Desa Disebut Lebih Koruptif daripada Kota, 686 Perangkat Jadi Tersangka Korupsi

Masyarakat Desa Disebut Lebih Koruptif daripada Kota, 686 Perangkat Jadi Tersangka Korupsi

Regional
Marah karena Uang Kembalian Kurang, Pria Pembeli BBM di Tangerang Pukul Wanita Petugas SPBU, Pelaku Menyesal

Marah karena Uang Kembalian Kurang, Pria Pembeli BBM di Tangerang Pukul Wanita Petugas SPBU, Pelaku Menyesal

Regional
Si Jago Merah Menyala di Balikpapan, Dua Rumah Hangus Terbakar

Si Jago Merah Menyala di Balikpapan, Dua Rumah Hangus Terbakar

Regional
Ganjar Umumkan UMP Jateng 2023 Naik 8,01 Persen, Jadi Rp 1.958.169,69

Ganjar Umumkan UMP Jateng 2023 Naik 8,01 Persen, Jadi Rp 1.958.169,69

Regional
Diduga Hendak Selundupkan 1 Keluarga Calon Pekerja Migran ke Malaysia, 2 Warga Nunukan Dibekuk Polisi

Diduga Hendak Selundupkan 1 Keluarga Calon Pekerja Migran ke Malaysia, 2 Warga Nunukan Dibekuk Polisi

Regional
Selebgram di Banjarmasin Dianiaya Suami Siri yang Merupakan Oknum Polisi, Kasusnya Ditangani Polda Kalsel

Selebgram di Banjarmasin Dianiaya Suami Siri yang Merupakan Oknum Polisi, Kasusnya Ditangani Polda Kalsel

Regional
Emak-emak Penyalur TKI Ilegal di Serang Ditangkap, Sudah 4 Tahun Beraksi

Emak-emak Penyalur TKI Ilegal di Serang Ditangkap, Sudah 4 Tahun Beraksi

Regional
Komunitas Tukang Cukur dan Freestyler Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur

Komunitas Tukang Cukur dan Freestyler Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur

Regional
33 dari 46 Penambang Emas Ilegal yang Diamankan Polres Manokwari Ditetapkan sebagai Tersangka

33 dari 46 Penambang Emas Ilegal yang Diamankan Polres Manokwari Ditetapkan sebagai Tersangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.