Jawab Kritik PKB soal Honor Rp 70 Juta Pemakaman Covid-19, Bupati Jember: Sekali Lagi Kami Mohon Maaf

JEMBER, KOMPAS.com - Bupati Jember Hendy Siswanto memberikan tanggapan atas kritikan fraksi PKB DPRD Jember yang menyebut tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember amburadul karena honor Rp 70.500.000 bagi pejabat dari kematian pasien Covid-19.

"Menanggapi pandangan fraksi PKB, kami berterima kasih atas apresiasi dan kritik dari persoalan yang menyangkut honor Covid-19 yang sampai menjadi berita nasional," kata Hendy saat menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna RPJMD di DPRD Jember, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: PKB Jember Sebut Kasus Honor 70 Juta Bukti Kebobrokan Tata Kelola Pemerintahan

Menurut dia, hal itu menjadi pembelajaran serta koreksi agar lebih berhati-hati, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang kembali dan tidak melukai hati masyarakat.

"Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf," ucap dia.

Dia menjelaskan, rekomendasi untuk segera mengevaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan kompetensi dan loyalitas para ASN akan dilakukan.

"Saya bersama wakil bupati, berkeyakinan perlu mengedepankan sistem meritokrasi untuk penataan birokrasi pemerintahan," tambah dia.

Hendy mengklaim memiliki kesungguhan untuk mewujudkan birokrasi dengan pelayanan publik yang mumpuni, yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program lebih tepat sasaran dan memberikan hasil optimal.

Ia mengaku sudah memiliki beberapa langkah untuk dilakukan.

Baca juga: Polemik Honor Pemakaman Covid-19 di Jember, Begini Kondisinya di Banyuwangi

Pertama, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menginventarisasi seluruh data dan potensi ASN.

Kemudian meninjau ulang seluruh regulasi guna mengakselerasi peningkatan kinerja, jabatan, dan kepangkatan.

"Di sisi lain, kami juga sudah menyiapkan fasilitasi ASN melalui sistem capacity building, in-house training, dan uji kompetensi yang fair," tutur dia.

Hal itu untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi dengan tetap menjunjung tinggi aspek moralitas dan budaya integritas.

Sebelumnya diberitakan, fraksi PKB DPRD Jember menilai, persoalan alokasi honor kegiatan pemakaman Covid-19 menunjukkan kebobrokan dan carut marut sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, fraksi PKB merekomendasikan agar bupati mengevaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan kompetensi serta loyalitas ASN.

"Kami berpesan kepada bupati dan wakil bupati agar mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan amanah dalam menjalankan birokrasi,” ucap Hafidi.