Menyoal Pesta di Pulau Semau Saat Pandemi, Dihadiri Gubernur NTT dan Berdalih Digelar di Zona Hijau

"Kami juga meminta pihak kepolisian, untuk memanggil dan mengonfirmasi Gubernur NTT dan para bupati, guna menjelaskan kerumunan tersebut," ujar Mario yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara itu.

Mario juga meminta agar polisi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran yang digunakan dalam acara terssebut.

Selain itu mereka juga mendesak gugus tugas baik provinsi atau pun kabupaten memberikan penjelasan terkait kegiatan tersebut ke publik.

Salah satunya penjelasan terkait hadirnya para bupati dan waki bupati yang diduga melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Ramai soal Pejabat NTT Bernyanyi dan Berjoget Tanpa Masker, Ini Kata Epidemiolog

Hal yang sama juga disampaikan oleh Organisasi mahasiswa di NTT yang tergabung dalam Cipayung Kota Kupang.

Gabungan organisasi mahasiswa itu berasal dari GMNI, GMKI, HMI dan PMII.

Ketua GMNI NTT Isto Haukilo, mengatakan, pihaknya mendesak Gubernur NTT, segera meminta maaf kepada masyarakat NTT dan mengklarifikasi masalah yang terjadi di Pulau Semau, dalam kurun waktu 2x24 jam.

"Kami juga mendesak pemerintah daerah, untuk segera membatalkan pemberlakuan kebijakan PPKM sekaligus menghapus biaya rapid tes di Provinsi NTT," ujar Isto, kepada Kompas.com, Selasa (31/8/2021) malam

Selain itu, juga mahasiswa mendesak Kepolisian Daerah NTT untuk menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pulau Semau.

Baca juga: Video Pejabat NTT Gelar Pesta dan Panggung Hiburan di Saat Pandemi, Ini Tanggapan Ombudsman

Hal tersebut berdasarkan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kemudian, Pasal 216 KUHP Ayat 1, Pasal 14 UU Nomor 04 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 26 Tahun 2020 tentang tata normal baru Provinsi NTT.

"Kami minta, Pemprov NTT jangan cuci tangan dan saling melemparkan tanggungjawab atas kejadian di Semau," ujar dia.

Kapolda NTT juga diminta tegas dalam mengusut kasus tersebut.

"Kapolda NTT harus tunjukkan integritas dan buktikan bahwa hukum itu adil bagi semua orang tanpa pandang bulu," ujar Isto.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Sigiranus Marutho Bere | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief, Robertus Belarminus, Dheri Agriesta)