Alasan lain yang tertuang dalam surat itu, lanjut Mahayastra, adalah kesulitan fiskal yang dialami oleh Pemkab Gianyar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Gianyar pada 2021, misalnya, yang ditargetkan Rp 1,1 triliun baru masuk Rp 200 miliar.
"Hampir belum tercapai, lagi Rp 800 miliar, padahal sudah memasuki September 2021," kata dia.
Di luar alasan itu, Mahayastra juga menyebut adanya kerumitan pengajuan insentif tenaga kesehatan.
Baca juga: Warga Adukan Kasus Pemukulan di Buleleng Bali ke Denpom Udayana, Ember dan Rekaman Video Jadi Bukti
Rumitnya pengajuan itu, lanjut dia, membuat tenaga kesehatan lebih fokus mengurus tugas dan fungsinya untuk memperoleh gaji di luar insentif yang ada.
"(Kesulitan dialami) khsususnya yang ada di Puskesmas, kalau di Rumah sakit mereka cepat karena lewat aplikasi," tuturnya.
Mahayastra mengaku, surat yang dikirimkan itu hingga saat ini belum dibalas. Namun, jika pemerintah pusat memaksa Pemkab Gianyar membayar insentif tenaga kesehatan, pihaknya tak keberatan.
Namun, dengan catatan ada kemungkinan sekitar 4.000 tenaga kontrak yang gajinya berkurang.
"Jadi itu kemungkinan (pendapatan tenaga kontrak) berkurang. Tapi kalau perintahnya bayar, iya (saya) bayar," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.