PKB Jember Sebut Kasus Honor 70 Juta Bukti Kebobrokan Tata Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 31/08/2021, 17:22 WIB
Fraksi DPRD Jember saat menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Jember Selasa (31/8/2021) Kompas.com/Bagus SupriadiFraksi DPRD Jember saat menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Jember Selasa (31/8/2021)

JEMBER, KOMPAS.com – Honor Rp 70 juta bagi pejabat dari kematian pasien Covid-19 mendapat sorotan dari fraksi PKB DPRD Jember. Hal ini dinilai menunjukkan carut-marut tata kelola Pemerintah Kabupaten Jember.

Juru bicara fraksi PKB Hafidi mengatakan, peraturan terkait honor tersebut sudah terjadi pada bupati era sebelumnya.

Fraksi PKB mengaku sudah mengusulkan agar alokasi anggaran untuk honor itu dilakukan secara efisien, tepat sasaran, dan proporsional.

“Kami sudah mengingatkan kepada pemerintah daerah periode sebelumnya agar lebih mengedepankan pemberian tunjangan kinerja sebagai reward kegiatan-kegiatan pemerintahan,” papar Hafidi saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jember Selasa (30/8/2021).

Fraksi PKB berpendapat, honor Rp 70 juta itu bukan hanya kesalahan Bupati Jember Hendy Siswanto. Sebab, Hendy baru terpilih sekitar enam bulan lalu.

“Tidak akan memahami masalah honor seperti ini,” ujar dia.

Baca juga: Ketika Rapat Paripurna DPRD Jember Jadi Ajang Apresiasi Sikap Bupati soal Honor Rp 70 Juta

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan masalah kepanitiaan dan honor merupakan urusan teknis. Seharusnya menjadi kewenangan OPD terkait.

Apalagi masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tidak ada pembahasan surat keputusan (SK) kegiatan dengan melibatkan bupati secara langsung.

Alokasi honor itu tidak akan terjadi jika birokrat di sekeliling bupati memberikan saran yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Bukankah pemerintahan ini adalah sebuah sistem,” kata Hafidi.

Fraksi PKB mempertanyakan pejabat yang menganggarkan honor tersebut karena tidak mempertimbangkan aspek etika dan moral.

“Maka dalam hal ini, pertanggungjawaban ada pada kuasa pengguna anggaran di BPBD Jember,” jelas Hafidi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buronan Kasus Korupsi Bansos Gempa Bantul 2006 Tertangkap

Buronan Kasus Korupsi Bansos Gempa Bantul 2006 Tertangkap

Regional
Kota Malang Masuk PPKM Level 2, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal dan Bioskop

Kota Malang Masuk PPKM Level 2, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal dan Bioskop

Regional
2 Atlet Peraih Medali Emas PON Asal Sikka Dapat Hadiah Motor

2 Atlet Peraih Medali Emas PON Asal Sikka Dapat Hadiah Motor

Regional
Telkomsel Sebut Tower Lokasi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari Bukan Miliknya

Telkomsel Sebut Tower Lokasi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari Bukan Miliknya

Regional
Ibu Meninggal karena Covid-19, Kakak Beradik di Jombang Kini Tinggal di Pesantren

Ibu Meninggal karena Covid-19, Kakak Beradik di Jombang Kini Tinggal di Pesantren

Regional
Koalisi 41 Dosen Unmul Minta Kapolri Awasi Kasus Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim

Koalisi 41 Dosen Unmul Minta Kapolri Awasi Kasus Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim

Regional
PPKM Turun ke Level 2, Sejumlah Obyek Wisata di Banjarmasin Akan Dibuka

PPKM Turun ke Level 2, Sejumlah Obyek Wisata di Banjarmasin Akan Dibuka

Regional
2 Pekan Solar Bersubsidi Langka di Madiun, Sopir Truk: Kadang Antre sampai 2 Jam

2 Pekan Solar Bersubsidi Langka di Madiun, Sopir Truk: Kadang Antre sampai 2 Jam

Regional
19 Jam Diperiksa KPK, Bupati Kuansing Lambaikan Tangan dan Bilang 'Mohon Doanya biar Lancar'

19 Jam Diperiksa KPK, Bupati Kuansing Lambaikan Tangan dan Bilang "Mohon Doanya biar Lancar"

Regional
Pengacara Sebut Bupati Kuansing Temui Penyidik KPK Usai Ditelepon, Bukan Kena OTT

Pengacara Sebut Bupati Kuansing Temui Penyidik KPK Usai Ditelepon, Bukan Kena OTT

Regional
Kajati Kalbar Bantah Keluarkan Rekomendasi Reparasi Ambulans Infeksius yang Tengah Diselidiki

Kajati Kalbar Bantah Keluarkan Rekomendasi Reparasi Ambulans Infeksius yang Tengah Diselidiki

Regional
Lansia di Bali Ditemukan Lemas di Dasar Jurang 5 Meter, Terjatuh Sepulang dari Sawah

Lansia di Bali Ditemukan Lemas di Dasar Jurang 5 Meter, Terjatuh Sepulang dari Sawah

Regional
Diduga Korupsi PPh ASN Pemkot Salatiga Selama 10 Tahun, Seorang Pensiunan Ditahan

Diduga Korupsi PPh ASN Pemkot Salatiga Selama 10 Tahun, Seorang Pensiunan Ditahan

Regional
Cerita Pemuda di Blitar Ditangkap Sesaat Sebelum Akad Nikah, Curi Motor dan Korban Janji Dinikahi

Cerita Pemuda di Blitar Ditangkap Sesaat Sebelum Akad Nikah, Curi Motor dan Korban Janji Dinikahi

Regional
Polisi Buru Mr W, WNA Pemodal Pinjol Ilegal di Yogyakarta

Polisi Buru Mr W, WNA Pemodal Pinjol Ilegal di Yogyakarta

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.