Pejabat NTT Kumpul dan Bernyanyi Tanpa Masker, Ombudsman: Kita Perlu Keteladanan Pemimpin Patuhi Prokes

Kompas.com - 31/08/2021, 05:22 WIB

Pythag Kurniati

Editor

Lihat Foto

Sejumlah pejabat di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti pesta dan panggung hiburan di Pantai Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang, NTT.()

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi saat beraudiensi secara langsung atau luring dan daring atau virtual dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembentukan tim penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut di wilayah perairan NTT di ruang rapat Gubernur, Rabu (23/6/2021)

KOMPAS.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton, menyebutkan acara pejabat NTT yang menimbulkan kerumunan layaknya pesta di Pantai Otan bisa menjadi preseden buruk.

Dia menyayangkan justru para pemimpin rakyat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.

"Kita perlu contoh dan keteladanan pemimpin dalam mematuhi prokes agar warga juga mudah kita ajak patuh," kata Darius, kepada Kompas.com, Senin (30/8/2021) siang.

"Hemat saya, pesta yang menimbulkan kerumunan dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor B Laiskodat bersama sejumlah kepada daerah se-NTT di Semau, Kabupaten Kupang, dapat menjadi preseden buruk yang akan ditiru masyarakat," lanjut dia.

Tugas penegakan prokes makin berat

SHUTTERSTOCK/agarose Ilustrasi masker.

Usai viralnya video pejabat tak bermasker dalam sebuah acara di Pantai Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/2021) itu, Darius mengaku menerima keluhan petugas soal sulitnya menegakkan prokes.

"Saya bahkan menerima beberapa WA dari para petugas di tingkat kecamatan, bahwa betapa berat tugas mereka melakukan penertiban prokes di lapangan setelah video kerumunan di Semau itu beredar," kata dia.

Menurutnya, masyarakat pun bertanya-tanya bagaimana bisa kegiatan panggung hiburan bisa digelar ketika masa PPKM.

"Masyarakat bertanya-tanya, kok bisa di tengah kampanye gencar perang melawan Covid-19 yang salah satunya jangan kumpul-kumpul, kok di NTT para pejabat tanpa beban kumpul-kumpul," imbuh dia.

Meskipun lokasi acara tidak berada di wilayah PPKM Level 4, Darius menilai penegakan prokes adalah hal yang wajib dilakukan siapa pun.

Sementara dalam video yang beredar, banyak peserta acara tidak mengenakan masker.

Para pengisi hiburan di panggung pun tak mengenakan masker, termasuk hadirin yang berjoget di depan panggung.

Apalagi Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat sudah mengeluarkan instruksi bahwa PPKM diperpanjang hingga 6 September 2021.

Artinya, kegiatan pesta nikah, berdoa saat kematian, ibadah ke gereja dan ke masjid, sekolah, dan sebagainya, masih dilarang.

Dukung polisi lakukan penyelidikan

KOMPAS.com/NURWAHIDAH Ilustrasi Polisi

Darius berharap, Kapolda NTT dan tim harus bisa menindaklanjuti instruksi Kapolri terkait penegakan prokes khususnya mencegah kerumunan.

Dia juga mendukung langkah Polda NTT yang saat ini sedang menyelidiki dugaan pelanggaran prokes tersebut.

"Saya berharap agar pejabat harus menjadi contoh dan teladan kepatuhan terhadap prokes dalam semua level PPKM, sehingga tidak menimbulkan protes dari masyarakat," kata Darius.