Paskibraka Sulbar dan Jalan Penuh Polemik Menuju Istana

KOMPAS.com - Polemik penunjukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Sulawesi Barat (Sulbar) menuju Istana Merdeka, Jakarta, menjadi sorotan pembaca.

Kasus ini bermula saat Kristina, siswi yang berada di peringkat pertama dalam seleksi, gagal meneruskan perjalanan.

Jelang keberangkatan ke Jakarta, dirinya dinyatakan positif Covid-19 berdasar hasil tes swab PCR yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, Sulbar.

Pihak Kristina kemudian melakukan tes swab mandiri di Mamasa. Hasilnya, dia dinyatakan negatif.

Meski negatif, pelajar SMA Negeri 1 Mamasa ini tetap batal ke Ibu Kota.

Kala itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan bahwa pihaknya terpaksa menunjuk orang lain karena Kemenpora ingin perwakilan Paskibraka dikirim secepatnya.

Menurut Hamzih, mustahil menujuk kembali Kristina yang harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Baca juga: Lolos Seleksi Namun Tak Jadi ke Istana Wakili Sulbar, Kristina Tolak Jadi Paskibraka Provinsi

Digantikan AFT

Silang sengkarut terjadi. Sedianya, Kristina digantikan oleh Aliyah, siswi asal Kabupaten Pasangkayu. Dalam seleksi, peringkat Aliyah berada di bawah Kristina.

Namun, ternyata, yang berangkat ke Jakarta adalah AFT, pelajar salah satu sekolah negeri di Kabupaten Mamasa.

Kepada Kompas.com, AFT menuturkan bahwa penunjukan itu begitu tiba-tiba.

Kabar tersebut ia terima pada Sabtu (24/7/2021). Saat itu, pihak Dispora menghubunginya lewat sambungan telepon.

Permintaan tersebut langsung disetujui oleh AFT.

Ia mengiyakan penunjukan itu karena merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota Paskibraka.

"Saya menganggap bahwa itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai anggota paskibraka untuk ditugaskan kapan saja dan di mana saja," ujarnya, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Cerita Siswi Dibully Habis-habisan karena Gantikan Kristina Jadi Paskibraka di Istana, Dituduh Punya Orang Dalam

Tentang tes PCR Kristina dan dugaan malaadministrasi Dispora Sulbar

KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Ilustrasi tes swab Covid-19 untuk mendeteksi infeksi virus corona untuk hentikan pandemi Covid-19.(Shutterstock)

Polemik penunjukan Paskibraka nasional di Sulbar ini mendapat sorotan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat.

Ketua Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar menyampaikan, pemeriksaan tes swab PCR Kristina sesuai prosedur.

"Kalau pengaduan pertama intinya penanganan Covid-19 itu kita tidak temukan malaadministrasi," ucapnya, Jumat (20/9/2021).

Sebelumnya, untuk memastikan dugaan kejanggalan hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan BPOM Sulbar, Ombudsman meminta keterangan tim Satgas Covid-19 Sulbar.

Baca juga: Ombudsman Pastikan Pemeriksaan PCR Anggota Paskibraka Asal Sulbar Tak Salahi Prosedur

Lukman mengungkapkan, hasil pemeriksaan itu dipastikan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun hasilnya berbeda dengan tes swab mandiri yang dilakukan Kristina di Mamasa.

"Itu murni hasil lab. Artinya petugas BPOM menjaminkan itu," tuturnya.

Lukman menekankan, dugaan malaadministrasi tersebut justru terletak pada keputusan Dispora Sulbar yang menunjuk sosok di luar cadangan Kristina.

Hal tersebut, terang Lukman, bertentangan dengan Permenpora Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, dugaan malaadministrasi lainnya adalah tentang ketidakkompetenan pejabat.

Baca juga: Ini Temuan Ombudsman Sulbar soal Dugaan Malaadministrasi Penggantian Calon Paskibraka

Tanggapan Pemerintah Provinsi Sulbar

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menuturkan, Pemprov Sulbar telah memanggil Kadispora Sulbar Muhammad Hamzih jauh sebelum Ombudsman memberikan rekomendasi soal dugaan malaadministrasi.

Kata Idris, penggantian Kristina ke AFT, bukanlah kesengajaan, melainkan karena ketidakpahaman dari bawahan Kadispora dalam memberikan alternatif pengganti.

Idris menambahkan, pihaknya tidak menemukan adanya dugaan praktik permainan dalam proses penggantian Paskibraka yang dikirim ke Jakarta.

Baca juga: Penjelasan Pemprov Sulbar soal Penggantian Calon Paskibraka Bukan dari Anggota Cadangan

Mengenai dugaan malaadministrasi tersebut, Idris menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pengkajian tentang hal itu.

"Satu rekomendasi yang muncul dari institusi lembaga lain itu harus dibuat korelasinya juga dengan masalahnya. Sehingga saya sudah menugaskan khusus asisten 1 dan 3 untuk mendalami itu," bebernya, Jumat (20/8/2021).

Terkait sanksi, ujar Idris, Pemprov tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan sanksi ke pihak yang diduga melakukan malaadministrasi.

Pasalnya, evaluasi tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai.

Baca juga: Di Balik Kegagalan Kristina Jadi Anggota Paskibraka di Istana Merdeka, gara-gara Covid-19 hingga Dugaan Malaadministrasi

Tuduhan punya orang dalam

OcusFocus Ilustrasi cyber bullying

Polemik penunjukan Paskibraka Sulbar ke Istana Merdeka berimbas pada perundungan yang diterima AFT.

Menurut AFT, perundungan-perundungan itu didapatnya lewat media sosial. Tak sedikit warganet yang menyebutnya menggunakan “jasa” orang dalam.

Padahal, kata AFT, dirinya tidak memiliki kerabat yang bekerja di instansi negara.

Baca juga: Dihujat Warganet Gantikan Kristina Jadi Paskibraka di Istana, Siswi Ini Ungkap Fakta Sebenarnya

Ditambah lagi, kedua orangtuanya adalah petani.

Oleh karena itu, tutur AFT, sangat tidak mungkin untuk menyogok agar bisa lolos menjadi Paskibraka nasional.

Walau sering mendapat perundungan, perempuan 16 tahun ini hanya bisa mendoakan orang-orang yang menghujatnya.

Baca juga: Kristina Pilih Pulang Kampung Usai Gagal Jadi Paskibraka di Istana Negara, padahal Dapat Peringkat Pertama

"Saya hanya bisa mendoakan mereka karena saya percaya mereka menghujat saya karena mereka tidak tahu apa yang saya alami dan juga tidak mengetahui kehidupan saya yang sebenarnya," ucapnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Polewali, Junaedi; Kontributor Makassar, Himawan | Editor: Khairina, Teuku Muhammad Valdy Arief, Dony Aprian, David Oliver Purba)