Tak Terima Dilengserkan dari Jabatan, Wakil Ketua DPRD Tuban Gugat Partai Demokrat

TUBAN, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat, Kabupaten Tuban, Muhammad Ilmi Zada menggugat keputusan DPP Partai Demokrat yang menurunkannya dari kursi wakil ketua DPRD Tuban.

Kader Partai Demokrat Kabupaten Tuban itu menilai keputusan DPP Partai Demokrat yang melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya tidak melalui proses sesuai aturan atau AD ART partai.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Minta Pemkab Tuban Manfaatkan Aset-aset yang Terbengkalai

Dalam Surat Keputusan Nomor 94/SK/DPP.PD/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021, DPP partai Demokrat mengangkat Imam Sutiono menggantikan jabatan Muhammad Ilmi Zada sebagai Wakil Ketua DPRD Tuban.

Hery Subagyo, kuasa hukum Muhammad Ilmi Zada mengatakan, kliennya tidak mengetahui alasan dirinya dilengserkan oleh DPP dari jabatan wakil ketua DPRD Tuban.

Sebab sebelum dikeluarkannya SK DPP tersebut, kliennya merasa tidak pernah diundang rapat internal partai terkait proses PAW di tingkat DPC maupun DPD Jawa Timur.

Muhammad Ilmi hanya sekali dipanggil oleh Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat ke Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 lalu.

Pada saat dipanggil BPOKK Partai, kliennya yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Tuban itu juga hanya menerima pertanyaan seputar kode etik dan klarifikasi.

"Jadi, tahapan proses di dewan kehormatan partai ditingkat DPC atau DPD tidak ada, tiba-tiba muncul SK PAW itu," kata Heri Subagyo, kepada Kompas.com, Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: Aipda Bastari Ditabrak Saat Amankan Lalu Lintas di Tuban, Pelaku Pemandu Lagu yang Sedang Mabuk

Menurutnya, kliennya menyadari proses PAW di internal partai biasa terjadi sebagai upaya penyegaran kader.

Tetapi, proses dan tahapan PAW juga harus sesuai dengan aturan internal atau AD ART Partai.

"Pasca-Pilkada Tuban, kliennya hampir tidak pernah diajak rapat DPC Partai," terangnya.