Kompas.com - 25/08/2021, 17:42 WIB
Sekretaris Gerindra Sumbar Evi Yandri dan penasihat hukum Dodi Hendra memberikan keterangan pers, Rabu (25/8/2021). KOMPAS.com/PERDANA PUTRASekretaris Gerindra Sumbar Evi Yandri dan penasihat hukum Dodi Hendra memberikan keterangan pers, Rabu (25/8/2021).

PADANG, KOMPAS.com - Kisruh di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berlanjut setelah Badan Kehormatan (BK) mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Dodi Hendra dari jabatan Ketua DPRD.

Partai Gerindra menilai, rekomendasi BK terhadap kadernya itu cacat hukum.

Rekomendasi itu dianggap melanggar Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 3 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BK.

Baca juga: Kisruh DPRD Solok, Rekomendasi BK Disebut Cacat Hukum

"Bahwa putusan BK menyalahi, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan DPRD Solok tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan kewenangan BK, karena tidak memuat amar putusan dalam putusan BK," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Evi mengatakan, karena tidak mencantumkan amar putusan, maka putusan itu catat hukum dan harus batal demi hukum.

Menurut Evi, secara hukum putusan BK tidak memiliki kekuatan eksekusi (non-eksekutorial) dan tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: BK DPRD Solok Rekomendasikan Pemberhentian Dodi Hendra dari Jabatan Ketua

Dengan demikian, Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan hak dengan kewenangannya yang melekat.

Evi mengatakan, berdasarkan hal itu pihaknya meminta pimpinan DPRD Kabupaten Solok agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menindaklanjuti putusan BK tersebut.

“BK DPRD Kabupaten Solok agar mencabut SK BK DPRD Kabupaten Solok Nomor 175/BK/DPRD/2021 tentang sanksi pelanggaran kode etik tanggal 18 Agustus 2021 terhadap Dodi Hendra,” kata Evi.

Evi meminta pihak terkait tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang menyatakan bahwa Dodi Hendra melakukan pelanggaran kode etik, dijatuhi sanksi dengan rekomendasi pemberhentian dari jabatan.

“Agar tidak dianggap telah mengeluarkan berita atau keterangan bohong, karena tidak sesuai dengan putusan BK DPRD Kabupaten Solok,” kata Evi.

Sebelumnya, BK DPRD Kabupaten Solok mengeluarkan rekomendasi pencopotan jabatan Dodi Hendra dari Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024.

Rekomendasi itu keluar setelah BK DPRD Solok menindaklanjuti mosi tidak percaya dari 22 anggota DPRD Solok terhadap Dodi Hendra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Regional
Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Regional
Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Regional
Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Regional
Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Regional
Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Regional
Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Regional
Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Regional
Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Regional
Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Regional
Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Regional
Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Regional
Seorang Warga Dibakar karena Rebutan Lahan, Camat Akan Diperiksa Polisi

Seorang Warga Dibakar karena Rebutan Lahan, Camat Akan Diperiksa Polisi

Regional
Bupati Garut dan Pejabat RSU ke Lombok Diduga Bukan Rapat Evaluasi Covid-19

Bupati Garut dan Pejabat RSU ke Lombok Diduga Bukan Rapat Evaluasi Covid-19

Regional
Eks Kadishub Cilegon Sebut Uang Suap Pengelolaan Parkir Senilai Rp 530 Juta Diterima Sejumlah Pejabat

Eks Kadishub Cilegon Sebut Uang Suap Pengelolaan Parkir Senilai Rp 530 Juta Diterima Sejumlah Pejabat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.