Tanah Datar Raih Penghargaan, Bupati Curhat ke Presiden

PADANG, KOMPAS.com - Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Eka Putra menyampaikan keluhan kepada Presiden Joko Widodo soal infrastruktur jalan yang ada di daerah tersebut.

Curhat tersebut disampaikan Eka Putra saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021, Rabu (25/8/2021).

Rapat secara virtual itu dihadiri Presiden Jokowi, para menteri, Gubernur Bank Indonesia, serta kepala daerah.

"Saya dapat kesempatan berdialog langsung dengan Pak Presiden. Saya sampaikan bahwa untuk menunjang hasil pertanian di Tanah Datar butuh infrastruktur untuk menunjangnya," kata Eka Putra yang dihubungi Kompas.com usai rapat.

Baca juga: Bupati Tanah Datar Sebut Lord Adi Sudah Mengharumkan Nama Daerah

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan, Tanah Datar punya lahan pertanian yang luas, yaitu 63.630 hektar dan merupakan daerah penghasil komoditas pertanian.

Selain untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat setempat, pertanian di Tanah Datar juga untuk memenuhi kebutuhan daerah tetangga.

Eka mengatakan, salah satu hasil pertanian yang paling banyak dihasilkan adalah tomat.

Pada 2020, produksi tomat di Tanah Datar mencapai 17.737 ton.

Tanah Datar perlu dukungan untuk pemasaran produk pertanian, di antaranya pemasaran tomat atau penyediaan anggaran untuk pabrik saus tomat.

"Atau bisa juga berupa kebijakan TPIP untuk memfasilitasi TPID bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menampung hasil produksi pertanian atau pemasaran hasil dalam bentuk MoU antara TPIP dengan perusahaan tersebut," kata Eka.

Baca juga: Mengenal Tanah Datar, Kampung Halaman Lord Adi, MasterChef Indonesia Season 8

Selain itu, menurut Eka, Tanah Datar juga menjadi sentra pengembangan komoditi cabai dan bawang merah.

Apalagi, Tanah Datar sudah punya varietas bawang merah sumbu marapi.

"Kami ingin berkontribusi dalam menekan inflasi, karena bawang merah salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Keinginan ini bisa terwujud dengan bantuan Bapak Presiden,” ujar Eka.

Untuk mendukung itu, menurut Eka, Tanah Datar membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan Pasar Batusangkar dan perbaikan akses jalan masuk ke Tanah Datar.

"Saat ini banyak jalan yang rusak dan kita berharap pemerintah nasional mendukungnya dengan mengambil alih status jalan yang saat ini masih jadi jalan provinsi," kata Eka.