Pemprov NTB Akan Mediasi Warga di Kawasan Sirkuit Mandalika, Gubernur: Kita Akan Kawal

MATARAM, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyatakan akan segera melakukan mediasi antara warga dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pelaksana proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Kita akan kawal mulai hari ini. Dari Pemprov ada Kepala Bakesbangpoldagri untuk berkomunikasi dengan tim appraisal dan ITDC," kata Zul, sapaannya, saat menerima Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) di ruang kerja gubernur, Senin (23/8/2021).

Kedatangan warga menemui gubernur ini berkaitan dengan sikap ITDC yang dinilai belum jelas terkait nasib warga yang masih bermukim di dalam kawasan sirkuit di Dusun Ujung Lauk dan Dusun Embunut, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga: Kepada Gubernur NTB, Warga Minta Akses Jalan Sirkuit Mandalika Dibuka

Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa masih menunggu untuk relokasi dan pembayaran tanah, atau akan menjadikannya kawasan khusus yang berada di tengah sirkuit.

Sebab, setelah proses aspal sirkuit Mandalika rampung 100 persen, masyarakat yang berada di tengah sirkuit masih kesulitan dan terbatas memperoleh akses jalan baik keluar maupun masuk ke pemukimannya.

Zul menyebut, jika opsi ITDC mempertahankan pemukiman tersebut masuk sebagai master plan area sirkuit, maka akses jalan keluar dan masuk pemukiman warga harus ditata lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat bisa menjadi bagian yang berpartisipasi aktif dalam berbagai event di Mandalika.

Baca juga: Saat Gubernur NTB Datangi Warga Usai Kabar Viral Pagar Pembatas Sirkuit Mandalika Dirusak

Jika warga harus direlokasi, ia meminta persoalan pembayaran dan data riil pemilik tanah serta administrasinya harus valid untuk menghindari oknum yang mengambil keuntungan.

"Atau jika pilihannya adalah tukar guling maka nilainya harus setara dengan aset yang dimiliki warga. ITDC harus proaktif berkomunikasi," ujarnya.

Sementara terkait perhelatan World Superbike pada November mendatang, ia akan berkomunikasi dengan ITDC melalui tim appraisal dengan mengutus perwakilan Pemprov agar dalam dua bulan ada solusi dan kegiatan yang jelas.

Zul menegaskan bahwa sebagai pemimpin ia tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator, kata dia, selalu berupaya agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

"Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan hadir memfasilitasi agar ITDC membangun relasi yang baik dengan masyarakat," ucap Zul.

Baca juga: Soal Warga Masih Tinggal di Kawasan Sirkuit Mandalika, Kapolda NTB: Kita Akan Komunikasi

Ketua SWIM, Lalu Alamin mengatakan, apapun keputusan yang diambil oleh ITDC agar tidak digantung.

Alamin mengklaim, warga dusun siap direlokasi tanpa menerima pembayaran di awal asalkan ada komitmen dari ITDC untuk menyelesaikan persoalan.