Cerita Sukses Petani Muda Kembangkan Porang, Butuh Jaminan Kestabilan Harga (Bagian 2)

“Sebenarnya kalau dijual untung dalam bentuk chip kering. Namun, harus menggunakan proses rajang dan pengeringan,” ujar Yoyok.

Tahun lalu lantaran harga umbi basah di atas Rp 10.000, banyak petani yang memilih menjual dalam bentuk mentahan.

Baca juga: Kisah Sukani Penjual Sayur Keliling yang Terjebak di Dalam Sirkuit MotoGP Mandalika

Terhadap persoalan naik turunya harga porang pasca panen, Yoyok berharap pemerintah membuat kebijakan khusus terkait persoalan harga porang.

Apalagi, sejak bertanam porang, petani mandiri tanpa disentuh fasilitas apa-apa dari pemerintah.

“Berhubung komoditas porang sudah menjadi komoditas binaan kementerian pertanian kami sebagai petani porang harapan kami mungkin ada sarana prasana budidaya hingga pasca panen,” ungkap Yoyok.

Menurut Yoyok, bila hasil panen diserahkan ke pabrik maka yang mendapatkan nilai tambah pengusaha.

Untuk itu, yang dibutuhkan petani saat ini alat pengering agar porang yang dirajang dapat dikering lebih cepat dengan kualitas yang bagus.

Ia juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah China agar keran ekspor porang lancar lagi seperti biasanya.

“Banyak teman-teman pengepul mengeluh karena keran ekspor tersendat di tujuan china,” ungkap Yoyok.

Jaminan kestabilan harga

Lain halnya dengan Yoyok, Warsito mengungkapkan masalah dihadapi petani porang saat ini adalah harga jaminan dasar produksi untuk porang belum ada.

Kondisi terbukti dengan naik turun drastisnya harga porang di pasaran.

“Padahal, tahun lalu harga Rp 14.000 per kilogram. Sekarang mau Rp 8.000 saja susah. Padahal, rendemen tinggi dan kadar air turun kok harganya masih dikisaran Rp 7.000-an. Kami menginginkan antara petani, pabrik dan pemerintah duduk bersama untuk menentukan harga,” ungkap Warsito.

Adanya patokan harga porang, kata Warsito, menjadikan petani porang tenang. Sebab, naik turunya harga porang akan berdampak pada harga bibit.

Baca juga: Ini 2 KKB Papua Paling Berbahaya dan Sosok Pemimpinnya

Ia pun berharap selain persoalan kestabilan harga, pemerintah membantu inovasi pengembangan porang agar lebih berkualitas.

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Wisdianto menyatakan, penutupan keran ekspor porang ke China dipicu lantaran belum adanya standarisasi penanaman hingga pemananen porang di Indonesia.