Biaya Renovasi Rumah Dinas Rp 5,6 Miliar Jadi Polemik, Ketua DPRD Sumbar Minta Maaf

Permohonan maaf

Kendati demikian, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi memohon maaf atas polemik yang sudah terjadi tersebut.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat Sumbar seandainya polemik ini melukai perasaan masyarakat," kata Supardi yang dihubungi Kompas.com, Jumat (20/8/2021).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan renovasi rumah dinas tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga untuk mendukung penanganan Covid-19 di Sumbar.

Supardi menyebutkan renovasi rumah dinas yang dimaksud di dalam (LPSE) Sumbar adalah perbaikan gedung belakang rumah dinasnya.

Adapun renovasi rumah dinas tersebut untuk tidak ditempati secara pribadi dan keluarga.

Baca juga: Polemik Renovasi Rumah Dinas Senilai Rp 5,6 Miliar, Ketua DPRD Sumbar: Saya Mohon Maaf

“Mungkin perlu diluruskan bahwa yang diperbaiki itu adalah gedung belakang rumah dinas saya. Dan itu perbaikan berat. Kemudian gedung tersebut adalah fasilitas untuk publik, bukan untuk pribadi. Antara gedung tersebut dengan rumah dinas saya itu terpisah,” kata Supardi.

Setelah renovasi gedung selesai, kata Supardi, gedung tersebut akan digunakan untuk kepentingan rapat, menjamu maupun tempat tamu untuk bermalam, dan sebagainya.

Termasuk gedung itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang positif Covid-19.

“Sejak Desember 2019, saya menempati rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, belum sekali pun ada perbaikan rumah dinas dan gedung di belakang. Sekarang, baru ada anggaran untuk perbaikan di gedung belakang saja. Sedangkan sampai sekarang rumah dinas saya belum sekali pun ada perbaikan. Jujur, sudah ada atap yang bocor. Tapi belum diperbaiki. Termasuk furnitur juga masih memakai yang lama,” ujar Supardi. (Penulis Kontributor Padang, Perdana Putra)