Fakta-fakta Polemik Mobil Dinas Baru Gubernur dan Wagub Sumbar, Dikritik hingga Diserahkan ke Satgas Covid-19

PADANG, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19.

Mobil baru itu yakni Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.

Pembelian mobil baru itu menuai kritik dari sejumlah pihak, khususnya DPRD Sumbar. Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi.

Berikut fakta-fakta pembelian mobil dinas tersebut:

1. Mobil lama rusak

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan, pembelian mobil baru dilakukan karena mobil dinas yang lama sudah rusak.

"Mobil lama sudah rusak, rem blong, enggak mungkin itu dipakai," kata Mahyeldi.

Selain itu, kata dia, pengadaan mobil juga telah dianggarkan di APBD 2021.

Baca juga: Soal Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno Tak Mau Disalahkan

2. Tidak ada raso jo pareso

Anggota DPRD Sumbar Komisi V Nofrizon mengakui anggaran pembelian mobil dinas tersebut disetujui oleh DPRD Sumbar.

Menurut Nofrizon secara aturan tidak ada yang salah, tetapi bukan persoalan aturan yang disorot. Gubernur dan wakil gubernur dinilai minim etika dan sense of crisis di tengah masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Secara aturan tidak ada yang salah. Tapi apakah pantas saat masyarakat menjerit karena pandemi, banyak kebutuhan yang harus lebih diutamakan seperti oksigen yang kekurangan atau laboratorium Unand yang juga kekurangan," kata Nofrizon.

Foto: Diskominfo Sumbar Gubernur Sumbar Mahyeldi

Nofrizon juga membantah persoalan ini dikaitkan dengan politik karena pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah baru saja usai.

"Ini kondisi riil masyarakat yang terjadi saat ini. Masyarakat menjerit karena pandemi, kok gubernur dan wakil gubernur membeli mobil baru. Apa tidak bisa ditunda. Dimana raso jo pareso (rasa dan perasaan,red)," kata politisi Demokrat itu.

Nofrizon mengatakan gubernur dan wakil gubernur bisa saja menolak anggaran itu dan mengembalikannya ke negara seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya Irwan Prayitno.

KOMPAS.com/PERDANA PUTRA Gubernur Sumbar periode 2016-2021 Irwan Prayitno.

3. Bisa Ditolak

Mantan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memahami, anggaran mobil dinas baru merupakan hak kepala daerah. Namun, kepala daerah bisa mengambil keputusan apa pun setelah anggaran itu ketok palu di DPRD.

Kepala daerha, kata Irwan, bisa saja menolak membeli mobil dinas baru.

"Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid-19 ini ada refocusing anggaran," kata Irwan.

"Meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan dianggarkan, maka terserah kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk membeli atau memakainya," lanjut Irwan.

Irwan mencontohkan langkah yang diambilnya pada 2010. Saat itu, Irwan menolak anggaran kendaraan dinas baru. Politisi PKS itu memutuskan memakai mobil pribadi, termasuk untuk istri gubernur.

Baca juga: Usai Serahkan Kendaraan Dinas Baru ke Satgas Covid-19, Wagub Sumbar Pakai Mobil Pribadi ke Kantor Gubernur

"Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik kelas bisnis. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak," ujar Irwan.

Saat itu, Irwan menjadi gubernur ketika Sumbar usai dilanda gempa yang meluluhlantakkan Sumbar pada 30 September 2009.

4. Dikritik anggota DPR RI

Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy tidak memiliki sense of crisis sebagai kepala daerah.

"Masak di tengah pandemi dan masyarakat menjerit perekonomiannya, mereka gagah-gagahan beli mobil baru. Ini tidak ada sedikit pun sense of crisis atau rasa kepeduliannya pada masyarakat," kata Andre.

Andre menyebutkan, kalau alasan gubernur membeli mobil dinas karena sudah dianggarkan, maka jika memiliki sense of crisis bisa dialihkan kepada hal lain untuk penanganan Covid-19.

Kemudian jika alasan gubernur karena mobil lama remnya blong dan sudah rusak, menurut Andre hal itu bisa diperbaiki.

"Tinggal dibawa ke bengkel saja itu bisa. Tapi memang tergantung kepada niatnya untuk beli mobil baru atau memperbaikinya," kata Andre.

Foto: Humas Adpim Sumbar Wagub Sumbar Audy Joinaldy serahkan mobil dinas barunya ke Satgas Covid-19, Kamis (19/8/2021)

5. Diserahkan ke Satgas Covid-19

Setelah menuai kritik, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta maaf. Mahyeldi juga menyerahkan mobil dinas baru itu ke Satgas Covid-19 Sumbar, agar digunakan untuk operasional.

Baca juga: Usai Polemik Mobil Dinas, Kini Muncul Biaya Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar Rp 5,6 Miliar

"Mencermati isu mobil dinas kepala daerah dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengikuti jejak Gubernur Mahyeldi dengan menyerahkan mobil dinas baru kepada Satgas Covid-19 untuk penanganan pandemi di Sumbar.

Penyerahan mobil dinas baru Audy itu hanya selang beberapa jam setelah Mahyeldi menyerahkan mobil dinasnya ke Satgas Covid-19 Sumbar.

Mobil dinas Hyundai Palisade yang baru digunakan untuk operasional selama sebulan terakhir itu diterima perwakilan Satgas Covid-19 Sumbar Mulyadi.