5 Hari Berjualan di Luar Gedung karena Pengunjung Tak Boleh Masuk, Pedagang Hi-Tech Mall Surabaya Ancam akan Gelar Tenda

SURABAYA, KOMPAS.com – Sudah memasuki hari kelima, para pedagang Hi Tech Mall, Tambaksari, Surabaya, nekat membuka lapak di luar gedung.

Penyebabnya, pengunjung tidak diperbolehkan masuk karena pusat perbelanjaan Hi Tech Mall tidak masuk dalam lokasi perbelanjaan yang diizinkan beroperasi saat perpanjangan PPKM Level 4.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Jumat (20/8/2021), para pedagang menjual dagangan berupa barang elektronik dengan alat seadanya.

Ada yang menggunakan meja, mobil. Ada pula yang hanya meletakkan barang jualannya di tanah.

Hal itu dilakukan dengan harapan mereka tetap bisa menjual barang dagangannya kepada pembeli.

Baca juga: Tabungan Kholil Rp 36 Juta Raib akibat Penipuan Voucer Pulsa, Ini Tanggapan BRI

Fitri (35), seorang penjual laptop dan printer mengaku lebih nyaman berjualan dan melakukan transaksi di dalam Hi Tech Mall.

Namun, kendalanya pengunjung tidak diperbolehkan masuk. Dia pun akhirnya harus membawa dan mengangkut sebagian barangnya dari dalam keluar menggunakan alat dorong. 

“Aslinya enak di dalam di sini lebih capek, karena harus mondar-mandir tapi demi dapat pembeli dan barang dagangan kami laku terjual,” ucap perempuan itu kepada Kompas.com.

Ia menilai kebijakan pemkot sangat tidak adil jika mal yang lainnya dapat beroperasi dan diberikan kelonggaran buka dengan syarat barcode vaksinasi.

Padahal, bagi dia, rekam data pengunjung melalui barcode masih ada kelemahan.

“Justru yang pakai barcode bisa disalahgunakan. Contohnya bisa aja saya belum vaksin tapi pakai akun adek saya atau kakak saya kan lolos,” tutur Fitri.

Baca juga: Kisah Pilu Siswoyo, Lumpuh dan Hanya Dirawat 2 Anaknya yang Masih Kecil

Hal senada diungkapkan oleh Bisma Sakti (41).

Dia mengaku rela berjualan di luar asal bisa mendapatkan penghasilan. Dirinya mengaku, tidak bisa apa-apa selama dua bulan akibat adanya PPKM.

“Dua bulan enggak jualan karena PPKM, sekarang ada kelonggaran malah pengunjungnya enggak boleh masuk,” kata dia.

Bagi Bisma, barang elektronik berupa laptop dan komputer sulit terjual dengan sistem daring, sebab harga barang biasanya melebihi empat jutaan.

“Banyak pertimbangan jika harus online, ini bukan harga Rp 1-2 jutaan. Bayangkan harga Rp 5 juta kalau enggak lihat barang kan ragu. Online itu hanya bisa dihargai Rp 2 jutaan harus lihat garap seperti HP. Kalau laptop takut pecah,” beber Bisma.

Baca juga: Maluku Disebut Jadi Pusat Penyebaran Varian Delta, Satgas: 9 dari 32 Sampel Positif

KOMPAS.COM/MUCHLIS Sebagian Pedagang Menjual Elektronik di Luar Gedung Hi-Tech Mall, Tepatnya di Samping Kiri, Jum'at (20/08/2021).

Dampaknya, para pedagang harus beraktivitas jual beli di luar gedung.

Menurut Rudi, sejak PPKM terbaru diterapkan, ada kelonggaran untuk pengoperasian mal, maka seharusnya Hi-Tech Mall juga mendapat kelonggaran yang sama.

“Kenapa hanya 24 mal kan di Surabaya ada 30 mal. Apakah yang lainnya tidak bisa mematuhi prokes sesuai yang diminta, Katanya uji coba, bagi kami uji coba hanya sehari. Kalau seterusnya ini namanya diskriminasi dengan mal yang lainnya,” kata Rudi.

Dia pun mempertanyakan dasar pemilihan 24 mal yang mendapatkan kelonggaran.

“Katanya pusat, saya tanya data dari mana ini. Yang saya ketahui beberapa hari sebelum PPKM Darurat dilanjutkan, Kementerian Perdagangan telah dirpotes oleh asosiasi mal sehingga muncul barcode dari peduli lindungi itu,” papar dia. 

Baca juga: Mal di Purwokerto Dibuka Mulai Minggu, Tahap Uji Coba

Ia mengaku sangat memahami jika 24 mal tersebut masih dalam tahap uji coba melalui barcode peduli lindungi, sayangnya sangat tidak masuk akal bagi Rudi jika uji coba terus berjalan.

“Dengan rekam data deteksi pengunjung mal yang disebutkan hanya 25 persen (pedagang dan pengunjung) dari kapasitas mal kan, tujuannya begitu kan, tapi memang harus menunjukan kalau dia telah divaksin,” cetus dia.

Dia menilai, seharusnya Kementerian Perdagangan juga memberikan kesempatan uji coba barcode itu kepada mal dan pasar yang ada di Surabaya tanpa ada batasan, karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

“Ini sudah satu bulan lebih tidak jualan. Rakyat kami ini sudah lapar. Anehnya Disdag Kota mengaku tidak pernah mengirim data 24 mal ini ke pusat,” ujar dia.

Mengaku sudah audiensi dengan pihak pemkot

Rudi mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot, Senin (16/8/2021) lalu, di kantor Badan Penanggulangan Bencana BPB linmas.

Hasilnya, Hi Tech Mall  boleh dibuka tapi pengunjung tetap berada di luar.

Adapun, yang berada di dalam hanya pemilik tenant dan para karyawan

Rudi pun mempertanyakan bagaimana caranya para pedagang bisa berjualan.

“Kalau bawa satu atau dua barang tak efektif, sedangkan yang dibutuhkan pengunjung barangnya ada di dalam mau enggak mau keluar masuk dan naik turun, akhirnya capeklah,” ujarnya

Berdasarkan data, tercatat ada 300 toko dengan 250 pedagang.

Setiap hari Rudi mengatur semua penjual dengan sistem bergantian agar tidak membeludak dan tetap taat prokes.

“Ini yang turun baru 30 penjual ada 10 blok, kami atur gantian. Jualan yang di luar ini sudah berjalan selama lima hari mulai Senin itu, mulai Senin kami di luar depan itu, karena rame ditegurlah. Sekarang kami pindah di samping kiri ini,” cetus dia.

Baca juga: 6 Tips dari OJK agar Terhindar dari Jerat Pinjol Ilegal

KOMPAS.COM/MUCHLIS Sebagian Pedagang Menjual Elektronik di Luar Gedung Hi-Tech Mall, Tepatnya di Samping Kiri, Jum'at (20/08/2021).

Paguyuban pedagang elektronik di Hi-Tech Mall akan melakukan aksi penolakan dengan mengerahkan seluruh penjual dan menggelar tenda di sekeliling gedung mal.

“Nanti bisa melingkar, ini enaknya jualan di luar, Hi-Tech berubah jadi pasar gembong IT, kalau gembong pakaian di utara sana. Sejak saya menjadi pelaku UMKM di bidang IT, baru kali ini jualan IT di atas got atau selokan, barang senilai Rp 17 juta jualannya di emperan,” kata dia.

Rudi berharap bentuk aksinya kali ini mendapat respons dari pemerintah. Menurutnya Kepala BPB Linmas Irvan Widyanto akan memproses dengan syarat semua pemilik tenant dan karyawan harus divaksin.

“Saya akan data, paling cuma 10 persen anggota kami yang belum vaksin, nah ini malah bagus kalau ada pengunjung yang belum vaksin bisa langsung vaksin di tempat. Artinya pemerintah harus mempermudah untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau harus ke kodam ini kami keberatan, sekarang sudah banyak mobil respons cepat vaksin. Itu saja datangkan ke sini,” pinta dia.

Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto merespons persoalan tersebut dengan mengunjungi dan melakukan komunikasi langsung dengan para penjual. 

Irvan telah menawarkan bebrapa solusi, Pertama pihaknya meminta data pelaku ekonomi di dalam mal, dengan tujuannya agar bisa dipilah mana yang ber-KTP Surabaya dan luar Surabaya.

Baca juga: Terima Bantuan Oksigen dari PT Freeport, Bupati Asmat: Selama Ini Kami Pesan di Surabaya

“Setelah data ini kami terima, kami akan kroscek yang sudah vaksin dan belum vaksin mana. Ketika  dia belum vaksin maka temen-temen dari Disdag akan berkoordinasi dengan Dinkes untuk menindaklanjuti prioritas vaksin,” kata dia saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Jumat (20/8/2021).

Kedua, Irvan telah menyampaikan bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Disdag, Hi-Tech tidak masuk dalam kategori mal.

Namun Irvan berjanji akan membuatkanSOP untuk pengunjung Hi-Tech Mall yang mengacu pada aturan PPKM.

Setelah SOP tersebut selesai, para pedagang akan dipersilahkan masuk ke dalam

“Kami akan bahas dengan Disdag, Dinkes, dan Satpol PP. Kami minta syarat data ini dulu. Mereka bisa menerima kok tadi, hakikatnya Hi-Tech ini bukan mal makanya tidak masuk uji coba 24 mal,” ujar dia.

Irvan menyatakan persoalan tersebut akan diselesaikan secepatnya, oleh karena itu dia meminta data tersebut segera masuk.

“Mereka sanggup memberikan data hari ini. Jika data ini belum bisa terpenuhi maka kita belum bisa meminta ke dalam atau melarang berjualan. Mudah-mudahan besok selesai dan tuntas.” pungkas dia.