Tagihan PBB Naik 3 Kali Lipat di Tengah Pandemi, PHRI Kota Blitar Protes

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris PHRI Kota Blitar Reza Hasjim yang juga manajer Hotel Patria Blitar menunjukkan contoh kenaikan tagihan PBB yang harus dibayar hotelnya.

Menurut Reza, sebelumnya Hotel Patria membayar PBB sekitar Rp 5 juta setiap tahun. Namun, kini tagihan yang harus mereka bayar mencapai Rp 16 juta.

"Teman-teman yang lain juga melaporkan kenaikan yang serupa," ujarnya.

Padahal, kata dia, dalam sehari hanya tiga hingga empat kamar hotel yang terisi. Jumlah itu jauh dibandingkan sebelum pandemi, mencapai 40 kamar terisi setiap hari.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, kata Reza, memberikan dampak sangat besar pada sektor perhotelan dan restoran yang bertumpu pada kunjungan wisatawan.

Sementara kebijakan pembatasan mobilitas warga, tambahnya, membuat kunjungan wisatawan ke Kota Blitar turun drastis.

Baca juga: Baliho Puan Maharani di Blitar Kembali Jadi Sasaran Vandalisme, Ini Kata PDI-P dan Polisi

"Daya tarik Kota Blitar adalah Makam Bung Karno, tapi sekarang Makam tutup. Padahal Makam tidak tutup pun sudah susah kami," ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Widodo Sapto Johanes mengatakan, pemkot sedang melakukan pembaruan data obyek wajib pajak.

Berdasarkan pembaruan tersebut, ujarnya, dilakukan penghitungan ulang besaran pajak yang ditagihkan kepada wajib pajak termasuk pengelola hotel dan restoran.

Widodo menyebut, kenaikan tagihan disebabkan adanya perubahan peruntukan bangunan atau adanya renovasi bangunan yang berdampak pada bertambahnya luas bangunan yang menjadi obyek wajib pajak.

Meski demikian, tambahnya, BPKAD masih membuka adanya penyampaian keberatan atau klarifikasi penghitungan besaran pajak yang ditagihkan kepada wajib pajak.

"Jadi masih terbuka lebar jika ada yang meminta penghitungan ulang hingga meminta keringanan," ujarnya, Kamis.