Baliho Elite Politik Bertebaran di Pamekasan, Ternyata Banyak yang Tak Berizin

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Baliho para elite partai politik yang diprediksi akan meramaikan Pilpres 2024 banyak bertebaran di berbagai lokasi di Kabupaten Pamekasan.

Di antaranya, baliho bergambar Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, ternyata dari seluruh dari baliho yang dipasang, banyak yang tidak mengantongi izin dari pemerintah setempat.

Baca juga: Bikin Baliho “Kepak Sayap Empon-empon”, Penjual Angkringan Ini Berharap Warungnya Ramai Lagi

Banyak yang tak berizin

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Supriyatno menjelaskan, keberadaan baliho politikus nasional itu banyak yang tidak memiliki izin.

Pihaknya sudah merekomendasikan kepada Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pamekasan agar menertibkan baliho-baliho tersebut.

“Untuk menertibkan baliho tak berizin, tugas Pol PP. Sudah kami kirimkan surat rekomendasi ke Pol PP, baliho mana saja yang ilegal,” terang Supriyatno ketika dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (19/8/2021). 

Supriyatno menambahkan, baliho-baliho itu sudah lama dipasang.

Sejak kali pertama baliho itu dipasang sekitar sebulan yang lalu, pihaknya sudah meminta staf untuk memantau di mana saja lokasinya. 

“Yang paling banyak, baliho itu dipasang di dalam kota dengan ukuran besar. Sedangkan di pinggir kota lebih kecil ukurannya,” imbuh pria yang akrab disapa Pri ini. 

Baca juga: Baliho Puan Maharani di Blitar Kembali Jadi Sasaran Vandalisme, Ini Kata PDI-P dan Polisi

Kepala Satpol PP Pamekasan Ahmad Kusairi menjelaskan, penertiban baliho elite politik itu tidak bisa serta-merta dilakukan meskipun tidak mengantongi izin.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik yang balihonya dipasang di Pamekasan.

“Karena ini urusan politik, saya harus hati-hati. Saya akan ajak ketua-ketua partai (di Pamekasan) untuk menertibkannya,” ujar Kusairi. 

Kusairi berjanji dalam waktu dekat penertiban akan dilakukan. Sebab, surat rekomendasi dari DPMPTSP sudah masuk.

“Jangan buru-buru untuk menertibkan. Saya janji secepatnya,” tandasnya.