Mengenang 16 Tahun Hari Damai Aceh, Satu Per Satu Isi Kesepakatan Helsinki RI-GAM Terealisasi

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Implementasi butir Kesepakatan Helsinki antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diteken 16 tahun lalu demi pelaksanaan damai Aceh, terus direalisasikan. Satu yang terlaksana hingga tahun ini, yakni pemberian lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM, korban konflik, dan tahanan politik di Aceh.

Sebanyak 3.575 hektar lahan pertanian sudah diberikan dalam rentang waktu 2019-2021.  

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Fakhrurrazi Yusuf, saat peringatan 16 tahun Hari Damai Aceh, yang berlangsung di gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh.

“Beberapa daerah yang sudah merealisasikan lahan pertanian dan sudah menyerahkan sertifikat tanahnya adalah Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya dan akan dilanjutkan tahun ini oleh Pemerintah Daerah Nagan Raya, dan seterusnya akan berlanjut ke daerah daerah lainnya,” ujar Fakhurrazi, pada acara seremonial peringatan Hari Damai Aceh, Minggu (15/8/2021).

Baca juga: Kesepakatan Helsinki: Latar Belakang, Isi, Proses, dan Pelaksanaan

Peringatan Hari Damai Aceh tahun ini dilaksanakan sangat sederhana, karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19.

Tema peringatan tahun ini adalah "Menjadi Bingkai Perdamaian Dunia". Peringatan itu berlangsung secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan selain dilaksanakan secara tatap muka, peringatan Hari Damai Aceh ini juga dilaksanakan secara virtual.

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, hadir dan memberi sambutan secara virtual pada acara peringatan tersebut.

Baca juga: Setelah 12 Tahun Perdamaian, Aceh Masih Dihantui Kemiskinan

Fakhrurrazi, juga menegaskan bahwa perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia, yang kini usianya sudah 16 tahun sejak ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, disebut menjadi model penyelesaian konflik sejumlah negara.

"Banyak negara di dunia dan khusus di Asia Tenggara yang menjadikan referensi Mou Helsinki sebagai tolok ukur mereka berdamai untuk menyelesaikan semua persoalan, dan ini bukti damai sudah berjalan dengan baik di Aceh," katanya.

Perdamaian Aceh jadi pondasi kehidupan yang lebih baik dan bermartabat

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh Iskandar AP yang membacakan sambutan Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan yang sangat melelahkan.

"Perdamaian ini menjadi pondasi menggapai kehidupan lebih baik dan bermartabat," kata Iskandar.

Dia mengajak masyarakat Aceh untuk mengisi perdamaian dengan amalan kebaikan.

Selama 16 tahun perdamaian, kata Iskandar, Aceh telah banyak kemajuan di berbagai sektor pembangunan baik ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan sektor penting lainnya.

"Perdamaian benar-benar menjadi fondasi dalam menyukseskan pembangunan menuju Aceh bermartabat," tuturnya.

Menurut Iskandar, perdamaian Aceh yang berlanjut setelah konflik mendapat perhatian dan menjadi model beberapa negara di Asia Tenggara.

Misalnya perwakilan dari Myanmar dan Filipina yang berkunjung ke Aceh untuk mempelajari penyelesaian konflik dan upaya merawat damai pascakonflik.

"Bahkan tak sedikit para peneliti dunia menjadikan Aceh sebagai laboratorium dalam melakukan riset dan studi kajian terkait konflik dan perdamaian. Keberhasilan ini tentu harus dipertahankan sehingga Aceh di masa mendatang benar benar menjadi bingkai perdamaian dunia," kata Iskandar.