Pro Kontra Baliho Tokoh Politik di Tengah Pandemi Covid-19

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini warga di sejumlah daerah disuguhi baliho tokoh politik yang terpampang di sudut-sudut kota. Pro kontra pun akhirnya muncul.

Sejumlah pihak menuding aksi "nampang" para politikus itu hanya mencari popularitas untuk bekal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Tudingan keras pun sempat muncul saat pemasangan baliho tokoh politik di tengah pandemi Covid-19 dianggap melukai hati nurani masyarakat.

Baca juga: Di Balik Aksi Vandalisme Open BO di Baliho Puan Maharani di Jatim

Menurut pengamat politik Universitas Negeri Semarang (Unnes) Cahyo Seftyono, metode kampanye dengan memakai baliho sejatinya sah-sah saja jika dilihat sebagai strategi politik.

Sangat elegan lagi, katanya, baliho itu di desain lebih edukatif dan inovatif, sehingga akan lebih mengena di hati masyarakat.

Baca juga: Soal Isu Prabowo-Puan di Pilpres 2024, Ini Tanggapan Rachmawati Soekarnoputri

Sayangnya, tambahnya, di saat kondisi masyakarat yang tengah dilanda pandemi, baliho yang dipasang terkesan monoton.

"Kalau gitu kan seolah-olah mereka yang penting tampil. Kalau melihat kondisi sekarang harusnya itu bisa didesain lebih inovatif. Sehingga yang ditayangkan itu tidak monoton. Itu lebih krusial untuk menjadi perhatian para politisi dan tim mereka dibalik layar," ungkapnya.

Dongkrak popularitas di Pilpres 2024?

KOMPAS.COM/HENDRA CIPTO Gambar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hertanto terpasang di 24 Kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan sebagai bakal calon Presiden Ri pada pemilihan 2024 mendatang.

Cahyo membeberkan, tujuan utama dalam kampanye politik menjelang Pilpres 2024 adalah popularitas.

Strategi kampanye yang tak tepat, menurut Cahyo, akan berpotensi memunculkan antipati kepada tokoh tersebut.

Hal tersebut seharusnya sudah disadari oleh tim kampanye di partai-partai tersebut.

"Kalau gitu kan seolah-olah mereka yang penting tampil. Kalau melihat kondisi sekarang harusnya itu bisa didesain lebih inovatif. Sehingga yang ditayangkan itu tidak monoton. Itu lebih krusial untuk menjadi perhatian para politisi dan tim mereka dibalik layar," ungkapnya.

Instruksi partai

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.

Namun, hal itu dibantah oleh sejumlah kader partai yang menyebut pemasangan baliho foto atasan merupakan instruksi partai.

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Pengamat: Terkesan Monoton dan Sekadar Tampil

Salah satunya Ketua Dewan Pengurus Daerah 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe.

Menurutnya, pemasangan baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan salah satu strategi merebut kemenangan Pilpres 2024.

"Sudah harga mati untuk kita jual sebagai bakal calon presiden dan berjuang untuk menjadikan presiden pada tahun 2024. Ini sudah perintah partai untuk semua 24 kabupaten dan kota di Sulsel untuk menyosialisasikan Airlangga Hartarto," sebut Taufan yang juga Wali Kota Parepare saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Lain lagi dengan sanggahan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.

Soal pemasangan billboard dan baliho Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Puan Maharani di sejumlah kota di Jawa Tengah, dirinya menghargai pendapat dan persepsi setiap orang.

Dirinya mengakui, pemasangan baliho Puan Maharani menuai kritik dan dianggap hanya mendongkrak popularitas jelang Pilpres 2024.

Baca juga: Sekda Dibebastugaskan Bupati Jepara, Ganjar Instruksikan Hal Ini