"Tembak Saya, Mana Ada Corona, Ternyata Saya Juga Tidak Mati"

KOMPAS.com - Kapolsek Masalembu Sumenep Inspektur Satu (Iptu) Sujarwo dengan sejumlah Satgas Covid-19 mendatangi rumah salah satu warga yang hendak melangsungkan resepsi pernikahan, pada Kamis (5/8/2021).

Kepada tuan rumah, satgas menjelaskan agar resepsi pernikahan tidak digelar karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Tuan rumah pun menerima penjelasan satgas dengan santun. Suasana berubah ketika Kepala Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu Sapuri, datang.

Sapuri justru membentak Iptu Sujarwo dan anggota Satgas.

Baca juga: Kata Polisi soal Tindakan Kades di Sumenep yang Bentak Kapolsek: Kasar dan Tidak Sopan

"Saya pejabat politik, saya melaksanakan perintah Darul Fath anggota DPRD Sumenep. Saya ikut anggota dewan. Saya pejabat politik diangkat oleh masyarakat," kata Sujarwo, menirukan bentakan Sapuri.

Hal itu diceritakan Sujarwo, saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Sujarwo mengaku, menjelaskan ketentuan PPKM level 4 Kabupaten Sumenep kepada Sapuri.

Namun, Sapuri tidak mau mendengarkannya. Sapuri malah menantang Sujarwo untuk menembaknya.

"Tembak saya, mana ada corona. Ternyata saya juga tidak mati,” kata Sujarwo, menirukan pernyataan Sapuri.

Polisi nilai kades tidak sopan

Aksi kades yang membentak kapolsek itu pun dilaporkan ke Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya.

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menuturkan, laporan peristiwa yang dialami Kapolsek Masalembu dan Satgas Covid-19 Masalembu sudah diterima polres.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk melaporkan peristiwa itu agar diproses hukum.

"Tindakan Kades Sukajeruk itu melampaui batas, kasar dan tidak sopan. Kami minta agar Satgas Covid-19 memproses hukum peristiwa tersebut," terang Widiarti melalui telepon seluler.

Kades sebut kapolsek cari masalah

Ketegangan yang terjadi antara Sapuri dan Kapolsek Masalembu Iptu Sujarwo pada Kamis (5/8/2031) karena Kapolsek minta surat izin hajatan perkawinan.

Sapuri tidak bisa menunjukkan surat izin itu karena izin secara lisan dirinya sudah dianggap melebihi selembar kertas surat izin.

"Kapolsek seperti mencari-cari masalah terus. Saya tegaskan bahwa saya ini surat izinnya. Apa kurang jelas kalau saya sudah mewakili surat izin," imbuh Sapuri, saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Sapuri membantah ada pelanggaran prokes saat kedatangan Kapolsek dan Satgas Covid-19 H-1 hajatan perkawinan.

Sebab, hari itu tidak ada kegiatan apa pun yang menimbulkan kerumunan. Hanya ada famili yang membantu memotong sapi untuk kepentingan hajatan.

"Tandon air untuk cuci tangan sudah disiapkan. Masker sudah dibagikan," imbuh pria kelahiran Pamekasan ini.

Baca juga: Bentak Kapolsek, Kades Sukajeruk: Ke Mana Satgas Saat Ada Pasien Meninggal Covid-19?

Sapuri mempertanyakan peran Satgas Covid-19 Kecamatan Masalembu.

Dia menyebut banyak kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Masalembu, seperti selamatan atau rokat, sabung ayam, dan tahlilan.

Kegiatan itu melibatkan hingga lebih dari 500 orang. Dia mengeklaim, kegiatan tersebut tidak dibubarkan oleh polsek dan satgas.

"Di hajatan perkawinan itu tidak ada hiburannya, tidak mengundang penyanyi. Acaranya hanya akad dan pembacaan salawat, tapi dipersoalkan," ungkap Sapuri.

Tanggapan anggota DPRD Sumenep

Anggota DPRD asal PDI-P Darul Hasyim Fath, yang disebut Sapuri dalam peristiwa adu mulut dengan Kapolsek, mengakui sang kades sempat menemui dirinya sebelum hajatan digelar.

Darul mengatakan, sebagai wakil rakyat dirinya tidak bisa mengabaikan hajatan warga dan juga sebagai fungsi komunikasi yang baik dengan konstituen.

Darul menyetujui hajatan itu dengan syarat mematuhi prokes.

Baca juga: Kades Bentak Kapolsek yang Tegur Acara Pernikahan: Tembak Saya, Mana Ada Corona

"Saya persilahkan hajatan digelar karena hanya berisi pembacaan barzanji, tidak ada hiburan, undangan sesuai prokes dan tanpa kerumunan. Wajar kalau konstituen menyebut nama saya, karena Kapolsek sikapnya over acting," kata Darul.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini meminta Kapolsek Masalembu bertindak adil dalam penegakan aturan PPKM.

Sebab, dia mengklaim ada kegiatan yang melanggar prokes dibiarkan saja.

(KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMAN)