KPID Jabar Sebut Tayangan Lesti Kejora-Rizky Billar Sembrono, 7 Jam Pakai Frekuensi Publik untuk Urusan Pribadi

Kompas.com - 13/08/2021, 12:40 WIB
Serangkaian acara seperti pengajian dan upacara adat sudah dipersiapkan oleh pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora jelang pernikahan mereka yang akan digelar pada 19 Agustus 2021. ISTSerangkaian acara seperti pengajian dan upacara adat sudah dipersiapkan oleh pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora jelang pernikahan mereka yang akan digelar pada 19 Agustus 2021.

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat meminta KPI Pusat melayangkan teguran tertulis kepada stasiun ANTV.

Hal ini terkait dengan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam menayangkan pra pernikahaan Lesti Kejora dan Rizky Billar pada Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Berkas Sudah Masuk KUA, Lesti Kejora dan Rizky Billar Menikah 19 Agustus 2021

“Tayangan itu terlalu sembrono, menggunakan frekuensi publik hampir tujuh jam lamanya bukan untuk kepentingan publik,” ujar Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Kau Polisi Kan, Jangan Kurang Ajar, Kulaporkan Nanti ke Kapolda, Enggak Bisa Menghargai Sesama!

Adiana menjelaskan, pelanggaran ANTV secara kasat mata adalah Pasal 11 ayat 1 Standar Program Siaran (SPS) yang menyatakan bahwa Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

Sedangkan Pasal 13 ayat 2 Standar Program Siaran menyatakan Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

Faktanya, acara Lesti dan Billar itu ditayangkan hampir tujuh jam.

Mulai dari jam 8.30-09.30 WIB dalam judul "Cinta Abadi Leslar" edisi Menghitung Hari dan 15.30 sampai 21.30 WIB dalam edisi "Lepas Lajang, Calon Pemimpinmu, Kado Terindah Lesti".

Ia mengimbau agar ini menjadi kasus terakhir. Lembaga penyiaran harus mengedepankan etika penyiaran untuk kepentingan publik, bukan sekadar mana yang kuat membayar.

“Sebab sesungguhnya, penegakan etika penyiaran adalah cerminan dari adab kehidupan kita, jangan sampai kita disebut tak beradab,” kata Adiyana.

Ia mengungkapkan, sikap KPID Jabar ini diambil setelah melakukan kajian mendalam dengan mengundang akademisi dan budayawan dalam pertemuan khusus untuk itu serta rapat pleno seluruh komisioner KPID.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UAS Ditolak Masuk Singapura, Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara

UAS Ditolak Masuk Singapura, Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara

Regional
PMK Mewabah, Penjual Karpet untuk Kandang Ternak Kebanjiran Order

PMK Mewabah, Penjual Karpet untuk Kandang Ternak Kebanjiran Order

Regional
Absen 2 Tahun Selama Pandemi, Kirab Mbah Depok yang Dihadiri Lintas Agama Kembali Diadakan di Semarang

Absen 2 Tahun Selama Pandemi, Kirab Mbah Depok yang Dihadiri Lintas Agama Kembali Diadakan di Semarang

Regional
Bule Asal Perancis Ganti Nama Jadi Asep, Awalnya Tertarik Pencak Silat

Bule Asal Perancis Ganti Nama Jadi Asep, Awalnya Tertarik Pencak Silat

Regional
Pantau PMK Hewan Ternak di Jateng, Ganjar Terjunkan Tim Penyuluh

Pantau PMK Hewan Ternak di Jateng, Ganjar Terjunkan Tim Penyuluh

Regional
Antisipasi Penularan PMK, Pemkot Banjarmasin Setop Pasokan Sapi dari Jatim

Antisipasi Penularan PMK, Pemkot Banjarmasin Setop Pasokan Sapi dari Jatim

Regional
Harus Bayar Rp 2,8 Miliar karena Bongkar Rumah Warga, PT KAI Ajukan Banding

Harus Bayar Rp 2,8 Miliar karena Bongkar Rumah Warga, PT KAI Ajukan Banding

Regional
Korupsi Proyek Fiktif, Eks Kepala Cabang BUMN di Banten Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Korupsi Proyek Fiktif, Eks Kepala Cabang BUMN di Banten Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Regional
Motif Tersangka Tikam Warga di Sikka, Pelaku Tak Menjawab Saat Ditanya Berulang-ulang

Motif Tersangka Tikam Warga di Sikka, Pelaku Tak Menjawab Saat Ditanya Berulang-ulang

Regional
Geruduk Polres Bima, BEM Nusantara NTB Desak 10 Mahasiswa Tersangka Blokade Jalan Dibebaskan

Geruduk Polres Bima, BEM Nusantara NTB Desak 10 Mahasiswa Tersangka Blokade Jalan Dibebaskan

Regional
Pelatih Futsal yang Ditusuk oleh Pria di Pekanbaru Ternyata Anggota Polisi

Pelatih Futsal yang Ditusuk oleh Pria di Pekanbaru Ternyata Anggota Polisi

Regional
Ketua Komisi V DPR dan Gubernur Kalbar Saling Minta Maaf soal Insiden Pencegatan dan Tudingan 'Settingan'

Ketua Komisi V DPR dan Gubernur Kalbar Saling Minta Maaf soal Insiden Pencegatan dan Tudingan "Settingan"

Regional
Masjid Agung Palembang, Sejarah dan Arsitektur

Masjid Agung Palembang, Sejarah dan Arsitektur

Regional
Aniaya Juniornya hingga Tewas, 5 Taruna PIP Semarang Dituntut 9 Tahun Penjara

Aniaya Juniornya hingga Tewas, 5 Taruna PIP Semarang Dituntut 9 Tahun Penjara

Regional
Penyaluran Air Bersih Macet, Walkot Banjarmasin Persilakan Direksi PDAM Mundur

Penyaluran Air Bersih Macet, Walkot Banjarmasin Persilakan Direksi PDAM Mundur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.