Kompas.com - 12/08/2021, 05:30 WIB

 

Tahu ilegal tapi tak tahu bahayanya

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiarto Kasmuri mengatakan, terkadang masyarakat menyadari bahwa telah bertransaksi dengan Pinjol ilegal. Namun, masyarakat itu tidak mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan.

“Mungkin mereka tahu kalau ilegal. Tapi tidak tahu bahayanya,” jelas dia, Kamis (1/7/2021).

Karena itu, menyelesaikan persoalan Pinjol ilegal tidak cukup dengan memblokir aplikasi dan website dari Pinjol tersebut.

Melainkan juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan Pinjol ilegal dan bahayanya.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi bertransaksi dengan Pinjol ilegal. Jika harus meminjam ke Pinjol, masyarakat bisa meminjamnya ke Pinjol yang legal dan terdaftar secara resmi di OJK.

“Kalau hanya memblokir, bisa tumbuh lagi. Selagi demand-nya, masyarakat yang menggunakannya ada. Blokir 1.000 bisa tumbuh lagi 1.000. Makanya, yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat. Kalau demand-nya, masyarakat yang menggunakan sudah tidak ada, supply-nya tidak akan tumbuh lagi. Akan habis dengan sendirinya,” jelasnya.

Baca juga: Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Berutang ke Aplikasi Pinjol

Karena itu, OJK Malang selalu menggencarkan edukasi tentang Pinjol kepada masyarakat. Edukasi itu dilakukan secara hybrid, secara luring dan daring.

Biasanya, pihaknya semakin menggencarkan edukasi kepada masyarakat di momen ketika masyarakat sedang membutuhkan uang.

Seperti saat ajaran baru masuk sekolah dan momen lainnya yang menuntut masyarakat harus memiliki uang.

“Menjelang kebutuhan masyarakat meningkat, kami sosialisasi (edukasi Pinjol),” katanya.

Kasmuri mengatakan, ada empat hal yang tidak disadari oleh masyarakat yang nekat bertransaksi di Pinjol ilegal. Pertama, bunga yang tinggi. Biasanya, Pinjol ilegal tidak transparan dalam pengenaan bunga pinjamannya. Bunga yang tinggi ini baru akan dirasakan setelah masyarakat bertransaksi dan harus membayar tagihannya.

“Mereka tidak mendapatkan informasi yang transparan,” katanya.

Berbeda dengan Pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Pengenaan bunga pinjaman sudah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendaan Bersama Indonesia (AFPI).

Baca juga: Satgas Waspada Investasi: Hanya 121 Pinjol yang Terdaftar di OJK, Lainnya Ilegal

Sistem gali lubang tutup lubang

Ilustrasi rupiahShutterstock/Pramata Ilustrasi rupiah

Kedua, terkait dengan pembayaran tagihan.

Masyarakat terkadang meminjam ke Pinjol satu untuk membayar tagihan di Pinjol yang lainnya. Hal ini akan membuat tagihan menjadi membengkak.

“Biasanya mereka untuk menutupi pinjaman, mereka pinjam lagi. Pada akhirnya bukan gali lubang tutup lubang lagi. Melainkan lubangnya akan semakin membesar,” jelasnya.

Ketiga, terkait dengan cara penagihan yang tidak manusiawi. Kasmuri mengatakan, penagihan oleh Pinjol ilegal biasanya dilakukan dengan kasar, bahkan intimidasi.

Tidak hanya itu, penagihan terkadang dilakukan dengan mencemarkan nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya.

“Cara-cara penagihan dilakukan dengan intimidasi, dicemarkan nama baiknya, dan perbuatan yang tidak menyenangkan,” katanya.

Keempat, Pinjol ilegal biasanya menyadap seluruh nomor telepon dan menyalahgunakannya.

Berbeda dengan Pinjol yang legal yang hanya mengakses kamera, microphone dan lokasi dari nasabah. Selain itu, Pinjol tidak diperbolehkan mengakses data yang berlebihan dari ponsel nasabahnya.

“Tidak boleh ada akses data yang berlebihan,” katanya.

Sementara itu, jika ada masyarakat yang telanjur terjerat di Pinjol ilegal, pihaknya menyarankan untuk melaporkannya ke Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga.

Baca juga: Praktik Gali Lubang Tutup Lubang Jadi Penyebab Pinjol Ilegal Terus Muncul

Blokir ribuan pinjol ilegal

Ilustrasi mengetikShutterstock Ilustrasi mengetik

Terhitung per 10 Juni 2021, terdapat 125 Pinjol legal yang terdaftar di OJK. Jumlah ini bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pinjol tersebut.

Sementara itu, hingga akhir Juni 2021, Satgas Waspada Investasi sudah memblokir sebanyak 3.193 website dan aplikasi Pinjol ilegal. Pemblokiran itu berdasarkan pada laporan yang masuk dan patroli siber.

Berdasarkan data dari pemblokiran itu, nama Pinjol yang ilegal itu ada yang menyamai Pinjol yang legal.

Hal ini yang disebut Kasmuri butuh kejelian dan masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman ke Pinjol. Kasmuri mengatakan, masyarakat harus memastikan bahwa Pinjol yang akan digunakannya terdaftar di OJK.

“Pinjol ilegal ini ada yang menggunakan nama-nama yang mirip yang terdaftar di OJK,” katanya.

Sementara itu, Kasmuri berdasarkan penelusuran Satgas Waspada Investasi, 44 persen dari Pinjol yang diblokir IP address-nya tidak diketahui. Sebanyak 22 persen diketahui ada di Indonesia. Sedangkan sisanya, IP address dari aplikasi dan website Pinjol ilegal itu ada di luar negeri.

Meski begitu, tidak bisa dipastikan apakah pengelola Pinjol itu ada di luar negeri meskipun IP address yang terdaftar ada di luar negeri.

“Tidak bisa dipastikan. Bisa saja menggunakan IP address dari luar negeri, tapi orangnya ada di Indonesia,” katanya.

Hal ini yang membuat pemberantasan Pinjol ilegal harus terpadu. Sebab, mekanisme pinjaman secara online tidak terbatas wilayah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria di Lombok Tengah Bawa Kabur Motor Temannya, Awalnya Ajak Korban Minum Tuak

Pria di Lombok Tengah Bawa Kabur Motor Temannya, Awalnya Ajak Korban Minum Tuak

Regional
Dominasi Temuan Kasus, Lokasi di Balikpapan ini Disebut-sebut sebagai 'Kampung Narkoba'

Dominasi Temuan Kasus, Lokasi di Balikpapan ini Disebut-sebut sebagai "Kampung Narkoba"

Regional
Lantik 2 Pj Bupati Pilihan Mendagri, Gubernur Sultra Ingatkan Netralitas ASN

Lantik 2 Pj Bupati Pilihan Mendagri, Gubernur Sultra Ingatkan Netralitas ASN

Regional
47 Ekor Sapi dan Kerbau di Kendal Positif PMK, Pemda Belum Mau Tutup Pasar Hewan

47 Ekor Sapi dan Kerbau di Kendal Positif PMK, Pemda Belum Mau Tutup Pasar Hewan

Regional
Jambret HP Seorang Anak yang Hendak Cari WiFi, Pria di Lombok Barat Babak Belur Dikeroyok Warga

Jambret HP Seorang Anak yang Hendak Cari WiFi, Pria di Lombok Barat Babak Belur Dikeroyok Warga

Regional
Tok! 2 Kurir 97,6 Kg Sabu Divonis Mati PN Tanjung Karang

Tok! 2 Kurir 97,6 Kg Sabu Divonis Mati PN Tanjung Karang

Regional
Kasus Anggota DPR Diduga Aniaya Karyawan Resto, Kapolda NTT Sebut 3 Saksi Diperiksa

Kasus Anggota DPR Diduga Aniaya Karyawan Resto, Kapolda NTT Sebut 3 Saksi Diperiksa

Regional
Mengenal Pulau Bungin, Kondisi Geografis, Potensi, dan Suku Bajo

Mengenal Pulau Bungin, Kondisi Geografis, Potensi, dan Suku Bajo

Regional
Hadiri Haul ke-129 Syekh Nawawi Al Bantani, Wapres: Jadikan Teladan Semangat Menuntut Ilmu

Hadiri Haul ke-129 Syekh Nawawi Al Bantani, Wapres: Jadikan Teladan Semangat Menuntut Ilmu

Regional
Gubernur Sultra Akhirnya Melantik 2 Pj Bupati Pilihan Mendagri

Gubernur Sultra Akhirnya Melantik 2 Pj Bupati Pilihan Mendagri

Regional
Identitas Kendaraan Mobil di Palembang dan Lubuk Linggau Sama, Salah Satunya Bodong

Identitas Kendaraan Mobil di Palembang dan Lubuk Linggau Sama, Salah Satunya Bodong

Regional
Puluhan Peserta Lomba Napak Tilas Terjebak di Hutan Gunung Siotapina Buton

Puluhan Peserta Lomba Napak Tilas Terjebak di Hutan Gunung Siotapina Buton

Regional
Geger Kemunculan Harimau di Banjarnegara, Ini Penjelasan BKSDA

Geger Kemunculan Harimau di Banjarnegara, Ini Penjelasan BKSDA

Regional
Polisi Bongkar Makam Warga di Bima, Keluarga Duga Korban Tewas Diracun

Polisi Bongkar Makam Warga di Bima, Keluarga Duga Korban Tewas Diracun

Regional
FX Rudy Sebut Buya Syafii Maarif Tak Pernah Punya Kepentingan Pribadi

FX Rudy Sebut Buya Syafii Maarif Tak Pernah Punya Kepentingan Pribadi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.