Rapat dengan Luhut, Ini 4 Permintaan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memasok sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 ke Jabar setiap bulan.

Hal itu untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity di Jabar yang ditargetkan terealisasi pada akhir 2021.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat virtual yang membahas audit stock opname vaksin Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (9/8/2021).

"Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Waspada, Ini Daerah Paling Rawan Sambaran Petir di Jabar

Selain itu, kepada Luhut, Emil mengusulkan beberapa langkah pelaksanaan dan pendataan vaksinasi Covid-19 agar berjalan optimal.

Pertama, mengenai data vaksin Covid-19 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.

Ia meminta data dari sentra vaksin yang digelar atas inisiatif pihak swasta dilaporkan oleh panitia atau lembaga inisiator melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE).

Untuk diketahui, SMILE merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk memantau secara real time logisitik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin, mulai dari provinsi hingga tingkat puskesmas dan rumah sakit.

"Biar mudah dalam kejernihan data, mau jenis vaksinnya apapun, kalau boleh melewati provinsi, sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data langsung bisa kami pertanggungjawabkan," kata Emil.

Baca juga: Organ Lever Polisi Muda Terbelah gara-gara Dikeroyok Senior, Polda Jabar: Kasus Masuk Tahap Penyelidikan

Emil juga meminta kejelasan data terkait masyarakat yang disuntik vaksin bukan di tempat asalnya.

Sebagai contoh, ada warga non-Jabar, tetapi tinggal dan disuntik vaksin Covid-19 di Kota Bandung.

"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya, itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut, tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi misdata," ucap Emil.

Menurut Emil, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 3 jutaan warga non-Jabar yang domisilinya di Jabar, tapi vaksinasinya di Jawa Barat.

Usulan terakhir, Emil meminta agar tenaga kesehatan yag ada di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi.

Sebab, hal ini membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas untuk menyuntikan vaksin menjadi menurun.

"Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin. Sehingga targetnya seolah underperform padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya, jika ada kegiatan non-rutin yang sentra vaksin, kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas," kata Emil.