Polemik Vaksin Jadi Syarat Terima Bansos di Probolinggo, Pemkab Diminta Tak Salahkan Warga yang Belum Disuntik

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Pemkab Probolinggo mewajibkan warga disuntik vaksin terlebih dulu sebelum mengambil bansos. Jika tidak, bansos dan layanan publik akan ditunda.

Kebijakan itu disorot Ketua DPC PKB setempat Malik Haramain.

Menurut Malik, kebijakan ini kontradiktif, karena persentase warga tervaksin belum sampai 30 persen.

Baca juga: Ambil Bansos di Probolinggo Wajib Divaksin, yang Belum Kena Sanksi

Dia menilai, seharusnya Pemkab mempercepat vaksinasi agar bansos segera tersalurkan.

"Mestinya Pemkab buat terobosan baru untuk penyaluran bansos. Data warga tervaksin itu dulu yang diberi bansos, sambil melakukan percepatan vaksinasi. Jangan menyalahkan warga yang belum tervaksin, itu tanggung jawab Pemkab yang sudah difasilitasi pemerintah pusat untuk vaksinasi," kata Malik kepada Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Fasilitas itu, kata Malik, dalam bentuk peralatan dan anggaran. Kinerja Pemkab perlu dimaksimalkan untuk vaksinasi.

Data vaksinasi

SHUTTERSTOCK/PalSand Ilustrasi vaksin

Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Yulius Christian mengatakan, berdasarkan data terakhir vaksinasi per 2 Agustus 2021, total warga Kabupaten Probolinggo yang telah menerima vaksin dosis I sebanyak 23,9 %, sedangkan dosis II 7,2 %. Pihaknya mengaku merilis data vaksinasi seminggu sekali.

Menurut Yulius, Pemkab sudah menggenjot vaksinasi dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggandeng komunitas pendidikan.

Vaksinasi juga digencarkan di Puskesmas, desa-desa hingga dilakukan vaksinasi keliling.

"Namun, ada sejumlah kendala. Misalnya tak sedikit warga yang takut divaksin gara-gara informasi hoaks. Kami terus mengedukasi masyarakat. Kebijakan itu semata-mata untuk percepatan vaksinasi. Sanksinya bukan distop layanan atau bansosnya, kalau sudah divaksin baru diberikan," jelas Yulius.

Baca juga: Wali Kota Probolinggo Sayangkan Kunker DPRD, Ini Alasan Tiga Ketua Komisi