Waktu Pendaftaran Sudah Diperpanjang, 3 Formasi CASN Temanggung Tetap Tak Ada Pelamar

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebanyak 3 formasi calon aparat sipil negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, nihil pendaftar.

Ketiganya adalah perekam medis (ahli pertama), dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (ahli pertama) dan teknik pengairan (terampil).

Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo menjelaskan, 3 formasi tersebut tidak ada pendaftar hingga batas akhir pendaftaran pada 21 Juli 2021, dan perpanjangan 26 Juli 2021.

"Dari 945 formasi CASN yang dibuka di Kabupaten Temanggung, 3 formasi masih nihil pelamar, yaitu rekam medis, dokter spesialis fisik dan rehabilitasi, serta teknik pengairan," terang Ripto, dihubungi Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Selain itu, ada 88 formasi yang juga sepi pelamar. Data terakhir tercatat hanya ada 49 orang pelamar saja. Walau begitu pelaksanaan seleksi CASN di wilayah ini tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan.

Ripto memaparkan, sebanyak 10.712 orang telah mendaftar CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Hasil evaluasi sementara dari jumlah tersebut, sebanyak 10.059 orang berhasil submit, mengisi formulir dan mengunggah berkas.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi, hanya 7.692 pendaftar yang memenuhi syarat. Sedangkan 2.367 sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki maupun melengkapi berkas-berkas pada masa sanggah pada 4-6 Agustus 2021. Setelah itu, 15 Agustus 2021 kita akan umumkan kembali," tambah Ripto.

Baca juga: Baliho Bergambar Puan Bertebaran di Yogya, Ketua DPP PDIP DIY: Kami Tak Diinstruksikan

Ripto mengungkapkan, kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemui para pelamar TMS adalah pada penggunaan materai.

Baik berkas yang diunggah tidak bermaterai maupun penggunaan satu materai yang digunakan lebih dari satu dokumen.

Sedangkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kata Ripto, merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik alur pendaftaran dan verifikasi.

Dari 2.084 formasi PPPK guru, yang mengisi formulir 1.924 pelamar dan yang lolos administrasi 1.917 pelamar.