Kabupaten Simalungan Masih Menunggu Kedatangan Vaksin dari Pemprov Sumut

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Simalungun dr Lidia Saragih mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu kedatangan vaksin dari pemerintah provinsi. 

Menurutnya vaksin yang tersedia adalah vaksin dosis kedua yang akan diberikan kepada masyarakat yang sudah divaksinasi sebelumnya.

Baca juga: Penyekatan di Perbatasan Aceh dan Sumut Tetap Berlaku

"Kita tetap bermohon kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara karena mereka yang suplai vaksinasi ke kabupaten kota. Kita belum bisa mencapai sasaran karena keterbatasan vaksin," kata dr Lidia ditemui di rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, Kamis (5/8/2021).

Lidia memperkirakan, sekitar sebanyak 115.000 orang telah divaksinasi di antaranya tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum dan remaja 

Baca juga: Banyak Warga Terpapar Covid-19, Sebanyak 14 Lingkungan di Medan Lakukan Isolasi

"Vaksin yang tiba nanti akan digunakan untuk vaksin dosis kedua yang hampir dua minggu tertunda," kata Lidia menambahkan.

Berdasarkan data dari Satgas Covid 19 Kabupaten Simalungun per tanggal 3 Agustus 2021, sebanyak 381 orang pasien terkonfirmasi Covid-19, sembuh 1.701 orang dan kematian terkonfirmasi 194 orang.

Sementara jumlah warga yang isolasi mandiri (Isoman) tercatat 222 orang. 

"Kalau isolasi mandiri yang mengalami gejala ringan mungkin akan diberikan vitamin. Kalau untuk pemantauan kita lakukan melalui Puskesmas. Kalau gejala berat kita rujuk ke rumah sakit," jelas Lidia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun Sarimuda Purba mengatakan, anggaran dana desa saat digunakan untuk menyediakan fasilitas isoman di setiap Nagori (Desa). 

Kata dia, rumah isolasi itu dapat memakai rumah kontrakan warga atau gedung-gedung sekolah.

"Untuk kebutuhan rumah isolasi, sudah kita mintakan kepada rumah sakit. Jadi (kebutuhan selama isoman) apa yang di rumah sakit itu yang ada di rumah isolasi," kata Sarimuda.

Ia mengatakan, minimal 8 persen anggaran dana desa dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di Nagori.

Sehingga bila mengalami kekurangan dapat ditambah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

"Sudah ada (rumah isolasi). Dan kita minta kepada Nagori yang belum ada untuk segera menyiapkan rumah isolasi," ujar Sarimuda.