Ambil Bansos di Probolinggo Wajib Divaksin, yang Belum Kena Sanksi

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Bupati Probolinggo P Tantriana Sari mewajibkan warganya harus divaksin jika ingin mengambil atau mencairkan bansos.

Yang tidak divaksin diberi sanksi penundaan layanan administrasi. 

Kepala Diskominfo Yulius Christian mengatakan, kebijakan tersebut dituangkan dalam surat, yang isinya merupakan instruksi Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Percepatan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Yulius menuturkan, dalam surat instruksi kepada seluruh kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa itu, penerima bansos diharuskan untuk melengkapi persyaratan pencairan dengan melampirkan tanda bukti telah mengikuti vaksin, minimal dosis pertama.

Baca juga: Kisah Jatuh Bangun Perajin Tahu Kuning Kediri Bertahan Saat Pandemi

Bukti vaksin berupa kartu vaksin, surat keterangan vaksin atau barcode digital yang diterima warga usai divaksin.

"Pemkab Probolinggo telah menyiapkan sanksi bagi warga yang tidak bisa menunjukkan bukti telah mengikuti vaksinasi. Yaitu penundaan atau penghentian pemberian bansos serta penundaan layanan administrasi," kata Yulius saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021). 

Yulius menambahkan, contoh layanan administrasi yang ditunda karena belum divaksin, yaitu pedagang pasar yang menyewa lapak ke pemerintah.

Jika pedagang tersebut tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, bisa saja untuk sementara dilarang menggunakan lapak.

"Ini untuk mempercepat vaksinasi bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi pedagang pasar. Kalau pedagang dan pembeli sudah divaksin, kan aman," ujar Yulius.

Contoh lainnya di layanan pendidikan. Nanti setelah pandemi melandai atau turun, syarat sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka seluruh penghuni sekolah telah divaksin.

Namun, kata Yulius, kewajiban vaksinasi ini dikecualikan bagi warga yang tak lolos skrining vaksinasi atau bagi warga yang tidak memungkinkan untuk divaksin.

"Warga bisa langsung meminta surat keterangan tidak lolos skrining ke petugas puskesmas," ujar Yulius.

Adapun warga yang ingin divaksin, tambah Yulius, bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan serta puskesmas. Vaksinasi di desa-desa saat ini terus berlangsung.

Yulius menambahkan, di Kabupaten Probolinggo terdapat 128.476 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) per Januari 2021.

Kemudian, terdapat 16.561 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk periode Mei dan Juni 2021.

Adapun penerima PKH tercatat sebanyak 92.950 KPM pada tahap 2 tahun 2021.

BLT dana desa, sedikitnya 60.000 penerima manfaat, yang tersebar di 325 desa se-Kabupaten Probolinggo.

Baca juga: Gubernur NTT Laporkan Pegiat Organisasi Antikorupsi ke Polisi

Hingga akhir Juli, sebanyak 24,7 persen dari masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis pertama, dan 7,0 persen untuk dosis vaksinasi dosis kedua.

Sebanyak 24, 7 persen itu sama dengan 228.973 orang untuk dosis pertama, dan 67.422 orang untuk dosis kedua. Target vaksinasi sebanyak 965.728 orang.

Aisyah, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, mengaku diminta petugas untuk mengikuti vaksinasi pada Juli lalu, jika ingin mencairkan bantuan sosial tunai.

"Saya langsung vaksin dua dosis. Ternyata sekarang sudah wajib vaksin," kata Aisyah.