Bupati Simalungun Pecahkan Rekor Muri, 100 Hari Bangun Jalan Terpanjang dengan Swadaya Masyarakat

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Wakilnya Zonny Waldi mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri).

Penghargaan diberikan karena keduanya memecahkan rekor membangun jalan terpanjang dengan swadaya masyarakat dalam 100 hari kerja.

Baca juga: Soal Bantuan Rp 2 Triliun, Kapolda Sumsel Memaafkan Keluarga Akidi Tio

Senior Manager Muri, Yusuf Ngadri, menyerahkan secara simbolis piagam penghargaan itu dalam acara yang dihelat di rumah dinas wakil bupati di Jalan Suri suri, Kecamatan Siantar, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Duduk Perkara Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio dan Beda Pernyataan Status Tersangka

Yusuf mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tersebut berhasil membangun jalan dengan swadaya masyarakat.

Pembangunan jalan dilakukan secara gotong royong atau dalam bahasa daerah Simalungun dikenal dengan istilah "Marharoan Bolon".

Marharoan Bolon merupakan salah satu program 100 hari masa kepemimpinan Radiaopoh dan wakilnya yang tercantum dalam visi misi saat pilkada.

"Tentu kami tidak verifikasi satu persatu (jalan yang telah diperbaiki). Kami percaya dari data panitia. Kita lihat, siapa sih yang berprestasi dalam 100 hari khusus pembangunan jalan, (ternyata) ada Kabupaten Simalungun. Setelah memberikan keterangan kepada kami, Muri dengan senang untuk mencatat rekor," katanya.

Selain Kabupaten Simalungun, Muri mencatat rekor di kabupaten lain seperti, Banyuwangi, Ogan Komering Ulu Selatan, Rokan Hulu, dan Madina.

Terkait penghargaan itu, Bupati Radiapoh mengatakan, kurang lebih 1.031 km infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun rusak parah.

Berkat dukungan masyarakat dan perangkat nagori (desa), sekitar 317 km jalan sudah diperbaiki dengan cara gotong royong dan swadaya. 

Radiapoh berjanji, Marharoan Bolon tak bakal berhenti walau telah menerima penghargaan tersebut. 

"Sebenarnya ada warisan nenek moyang kita, gotong royong. Gotong royong ini jauh lebih besar nilainya dari APBD yang ada saat ini," ujar dia.

Ia mengaku sempat pesimis lantaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan sangat terbatas, apalagi situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

"Walaupun jalan ini bukan standar nasional, tetapi setidaknya sudah dapat dilewati roda empat, yang dulunya tidak bisa dilewati roda dua. Ini juga keinginan masyarakat agar jalan dapat dilalui, layak dilewati transportasi untuk menjual hasil produksi pertanian," kata Radiapoh menjelaskan.

Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani mengatakan, Marharoan Bolon adalah warisan budaya Simalungun yang dulunya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurutnya, seiring berjalannya waktu nilai nilai budaya itu luntur di tengah gelombang modernisasi.

Ke depan, Marharoan Bolon menjadi tugas berat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

"Ini jadi tugas berat, bagaimana mengukir Marharoan Bolon ini di hati masyarakat. Sehingga ini adalah bagian dari kehidupan dan menjadi budaya di tengah tengah kelompok masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama," ujar Timbul.