KOMPAS.com- Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Klaten mengadukan beberapa permasalahan soal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kades Tijayan, Joko Laksono, bahkan terlihat emosional saat melaporkan masalah bansos di desanya.
"Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," kata Joko dalam acara Rembug Desa yang berlangsung secara daring pada Senin (2/8/2021), seperti dilansir Antara.
Baca juga: Sebut Tren Kasus Covid-19 Menurun, Ganjar Ingatkan untuk Tidak Lengah
Joko menjelaskan BST yang didapat di desanya tidak tepat sasaran karena ada beberapa data penerima yang sudah dihapus dari daftar penerima.
Mereka dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bansos.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya, dia justru malah dapat, padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Dapat bantuan lagi, pusing saya," ujarnya.
Hal itu menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga, tapi Joko juga kebingungan karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, itukan aneh, tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke Bu Risma," katanya.
Baca juga: Ganjar Minta Tiap Kelurahan Punya Call Center Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan yang seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan.
"Padahal itu banyak jandanya, Pak. Tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," katanya.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.