Tolak Fasilitas Isolasi di Hotel untuk DPR, Farhan: Tak pada Tempatnya Anggota Dewan Diistimewakan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 di dua hotel di Jakarta.

Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan mengatakan, tidak akan menggunakan fasilitas tersebut sebagai bentuk penolakan.

Baca juga: Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

"Lebih bagus fasilitas yang disiapkan untuk anggota DPR itu dialokasikan untuk kepentingan masyarakat," kata Farhan kepada Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Dugaan Pungli, Pria Ini Dimintai Uang Rp 2,5 Juta untuk Makamkan Ibunya yang Meninggal karena Covid-19

Farhan menambahkan, fasilitas itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan di tengah penyebaran Covid-19 yang masih terbilang tinggi.

"Tidak pada tempatnya anggota DPR RI diistimewakan. Sudah seharusnya itu disadari oleh semua anggota legislatif," ujarnya.

Farhan mengatakan, anggota DPR RI seharusnya diperlakukan sama dengan rakyat biasa dalam hal pelayanan kesehatan.

Tidak hanya dirinya, secara institusi, Farhan memastikan Fraksi Partai Nasdem secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri dengan layanan yang bisa mencapai Rp 30 juta untuk 14 hari.

"Kita berempati dulu saat sekarang ini. Anggota DPR tidak dipaksa untuk tiap hari bekerja di kantor, tapi  juga melakukan PPKM, maka resikonya rendah.

Kalau terinfeksi COVID-19 dan memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah jabatan, sudah sewajarnya anggota DPR isoman dengan upaya sendiri," katanya.

Dengan kondisi saat ini, lanjut Farhan, seharusnya anggota dewan meningkatkan kenerjanya dalam penanganan Covid-19 di tengah banyaknya warga miskin yang ekonominya mengalami  kesulitan akibat kebijakan PPKM.

Jangan sampai kebijakan tersebut membuat kepercayaan publik terhadap DPR merosot.

Serta, jangan pula muncul kesan DPR dan masyarakat berjarak dengan adanya pemberian fasilitas khusus tersebut.