Total Rp 20 M, Pemkot Tasikmalaya Percepat Pembayaran Insentif Nakes

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Hanafi mengatakan, BPKAD secepatnya akan menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

Pembayaran itu untuk semester 1 Tahun 2021 mulai Januari sampai Juni 2021 dengan total kebutuhan anggaran keseluruhan Rp 20 miliar.

Namun, sekarang ini pihaknya baru memproses pencairan insentif selama tiga bulan terlebih dahulu yakni Januari sampai Maret 2021, karena anggaran yang baru tersedia sebanyak Rp 13,9 miliar dari total yang dibutuhkan.

Baca juga: Kasus Pelecehan Oknum PNS di BPN Tasikmalaya Lanjut ke Tahap Penyidikan

"Jadi paling cepat sekarang akan dicairkan triwulan pertama dan sisa pembayaran insentif Desember 2020. Kita anggaran buat Inakesda yang sudah tersedia sekarang totalnya Rp 13,9 M dari kebutuhan semuanya sebesar Rp 20 M buat pembayaran Inakesda sampai Juni 2021, jelas Hanafi kepada wartawan saat dihubungi via ponsel, Kamis (29/7/2021).

Jumlah yang tersedia ini pun akan dipotong dulu untuk pembayaran utang insentif tenaga kesehatan Bulan Desember 2020 sebesar Rp 1,9 miliar yang seharusnya itu dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Warga Kota Tasikmalaya yang Isoman Dapat Paket Sembako

"Jumlah itu akan dibayarkan dulu utang insentif Bulan Desember 2020. Karena ada perintah dari pusat beban utang insentif bulan itu harus diganti oleh Pemkot, makanya kita potong dulu dari dana tersedia sekarang. Jadi kekurangan anggaran buat Inakesda Rp 8 Miliar lagi," 

Hanafi menambahkan, hari ini pihaknya telah mendapatkan kepastian untuk menambahkan kekurangan anggaran untuk Inakesda Kota Tasikmalaya itu dari anggaran perubahan APBD Pemkot Tasikmalaya Tahun 2021.

Namun, realisasinya membutuhkan waktu paling lambat tiga pekan lagi karena harus meminta persetujuan ke Provinsi Jawa Barat diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai regulasi akibat kepala daerah masih menjabat pelaksana tugas (Plt).

Tunggu persetujuan Kemendagri

Adapun proses pencairan insentif triwulan pertama 2021 akan langsung dilakukan setelah proses seluruh administrasi ajuan dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya selesai ke keuangan daerah.

"Hari ini, kita sudah putuskan mengajukan tambahan untuk menutupi kekurangan itu untuk pembayaran Inakesda sampai Juni 2021 dari anggaran perubahan dengan total ajuan Rp 11 M. Tapi, butuh waktu paling lama tiga minggu karena harus meminta persetujuan dahulu Kemendagri akibat Pak Wali Kota masih Plt (status Pelaksana Tugas) sesuai aturan," tambah Hanafi.

Jumlah pembayaran Inakesda ini pun termasuk dari jumlah keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya dengan total Rp 64 Miliar.

Total jumlah itu tersebar untuk penanganan lain selain pembayaran Inakesda, seperti pelayanan di beberapa rumah sakit daerah, obat-obatan, pelayanan warga isoman, penyediaan oksigen, posko penyekatan, operasional gugus tugas, anggaran Covid-19 tiap kelurahan dan kecamatan serta lainnya.

Baca juga: PPKM Level 4 di Tasikmalaya, Pedagang Bersyukur Jalan Dalam Kota Mulai Kembali Normal

"Anggaran seluruhnya Rp 64 M selama ini masih digunakan untuk penanganan pasien Covid-19. Akan tetapi, untuk pembayaran petugas pemakaman kewenangannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," ungkap Hanafi.

Dengan demikian, lanjut Hanafi, penanggulangan Covid-19 khususnya pelayanan pasien di rumah sakit dan warga isolasi mandiri (Isoman) akan terlaksana secara maksimal.

Termasuk pemenuhan kesejahteraan para tenaga kesehatan daerah sebagai garda terdepan memerangi Covid-19 akan terus berupaya maksimal supaya pandemi cepat selesai.

"Nah, kalau yang insentif tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit swasta bukan milik pemerintah, itu kan jelas bukan kewenangan kami, tapi itu langsung oleh Pusat," pungkasnya.