Insentif Nakes RSUD di Nganjuk Belum Dibayar sejak September 2020

NGANJUK, KOMPAS.com – Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono dan Nganjuk belum dibayarkan sejak September 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk, Heni Rochtanti, membenarkan hal tersebut.

“Kalau (insentif nakes) di rumah sakit itu infonya September sampai Desember (2020) yang belum,” jelas Heni saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Plt Bupati Nganjuk Sumbangkan Gaji dan Tunjangan, Ajak Warga Saling Bantu di Tengah Pandemi

Menurut Heni, keterlambatan pembayaran ini hanya dialami nakes RSUD.

Sedangkan insentif nakes tahun tahun 2020 di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah dibayarkan.

“Kalau kami di Dinkes, Puskemas Insya Allah sudah tidak masalah. Tapi yang di rumah sakit ini yang saya tidak tahu, sendiri-sendiri kan sekarang, tidak melalui kita. Rumah sakit mengajukan sendiri,” tutur Heni.

Perbedaan insentif nakes RSUD dan Puskesmas

Pengajuan insentif nakes Puskesmas dengan RSUD memang berbeda.

Puskesmas di Nganjuk berada di bawah kewenangan Dinkes, maka pihak Dinkes yang mengajukan insentif nakes Puskesmas melalui sebuah aplikasi khusus.

Setelah diajukan, baru insentif tersebut dibayar.

. .

“Itu pun harus dari RSUD memasukkan (data) di aplikasi. Jadi Pemkab membayarnya sesuai hitungan yang di aplikasi itu,” sebut Heni.

Sejauh ini, kata Heni, Pemkab Nganjuk belum menerima pengajuan insentif nakes untuk bulan September-Desember 2020.

“(Pemkab Nganjuk) belum menerima pengajuan (dari RSUD),” tuturnya.

“Itu mungkin ya istilahnya kurang komunikasi lah, sehingga ada keterlambatan pengajuan,” ujarnya.

Insentif 2021 juga belum dibayar

Selain bulan September-Desember 2020, insentif nakes dari Januari hingga Juli 2021 juga belum dibayar.

Menurut Heni, pembayaran insentif nakes pada bulan Januari-Juli 2021 masih dalam proses.

“2021 ini memang kita belum semua. Karena ini masih mengubah SK Bupati menyesuaikan dengan KMK (Keputusan Menteri Kesehatan),” papar Heni.

“Insya Allah lah minggu ini kalau enggak minggu depan sudah beres, sudah bisa cair kalau (nakes) di lingkup Dinkes,” lanjut dia.

Heni memastikan, dana insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nganjuk untuk kalangan nakes aman.

“Di Dinkes sudah enggak masalah, insyaallah sudah ada. Tapi kalau (nakes) yang RSUD ini saya enggak tahu,” pungkas Heni.