Warga lainnya, Ade (55) mengatakan, rumahnya di sekitar lokasi longsor dibongkar pemerintah untuk kepentingan jalur evakuasi korban longsor.
Sebelum dibongkar, pemerintah menjanjikan akan memprioritaskan untuk mengganti rumah warga yang dibongkar ini.
Tapi, sampai saat ini tak jelas realisasinya.
"Dulu, demi kemanusiaan kami ikhlas rumah kami dibongkar. Ada 5 rumah di sini yang dibongkar untuk kepentingan jalur evakuasi. Pemerintah janjinya akan memprioritaskan penggantian rumah kami yang dibongkar itu. Tapi sampai sekarang hanya janji manis. Belum jelas kami mau dibangunkan rumah di mana dan kapan," ujar Ade.
Ade dan warga lainnya tidak berharap yang muluk-muluk kepada pemerintah.
Korban maupun warga terdampak lainnya hanya ingin kepastian tempat tinggal.
"Sampai sekarang pemerintah hanya janji manis. Tidak jelas kapan dan mau direlokasi ke mana kami ini," tutur Ade.
Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Yuyus Yusuf mengatakan, pemerintah desa telah sering menyampaikan keluhan warga ini kepada Pemkab Sumedang.
Namun, hingga saat ini Pemkab Sumedang belum memberikan kepastian terkait relokasi korban bencana longsor di wilayahnya ini.
"Kami tidak menutup mata dengan banyaknya keluhan dari warga korban longsor ini. Kami sudah sering juga menyampaikannya, tapi sejauh ini memang belum ada kepastian dari pemerintah daerah," ujar Yuyus.
Yuyus menuturkan, pihak desa juga berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait berapa total kepala keluarga yang akan direlokasi, lokasi untuk relokasi, dan waktu kepindahan.
"Karena pemerintah daerah dianggap masih sebatas janji manis. Warga sudah ada yang berinisiatif untuk menulis surat yang ditujukan ke Pak Presiden," sebut Yuyus.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang saat ini sedang berupaya keras agar relokasi segera direalisasikan.
"Pemda sedang berupaya keras agar relokasi warga terdampak longsor Cimanggung ini segera terlaksana," ujar Dony kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin.
Dony menuturkan, untuk progresnya, Pemkab Sumedang saat ini sudah menyediakan lahan di Perum SBG.
"Lahannya sudah siap, sudah akta hibah ke Pemda. Lahan yang di Cinanjung juga sudah siap, karena milik Pemda," tutur Dony.
Dony menyebutkan, terkait usulan pembangunan rumah khusus untuk relokasi dari Pemkab Sumedang juga sudah lama disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diinput ke aplikasi Si Baru.
"Saat ini, kami sedang menunggu verifikasi lapangan dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan (Balai Besar Perumahan). Verifikasi lapangan tersebut terkendala oleh PPKM Darurat/Level 4," kata Dony.
Menurut Dony, rencananya verifikasi lapangan akan dilaksanakan setelah PPKM Level 4 selesai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.